Pemilik rahasia dagang wajib melindungi informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis, di mana pemilik tersebut juga harus mempunyai pola untuk menyampaikan informasi perusahaannya dalam hal keperluan bisnis dengan cara yang tertata dan layak sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan timbul karena adanya hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu hubungan hukum yang timbul adalah hubungan antara pengusaha dengan buruh atau pegawai dengan majikan.
Rahasia dagang akan mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya jika pemilik atau pihak yang menguasainya telah melakukan langkah yang layak dan patut.
Mengenai mekanisme perlindungan rahasia dagang sepenuhnya diupayakan oleh sang pemilik rahasia dagang, dijaga kerahasiaannya agar tidak terbuka kepada masyarakat. Oleh karena itu, jangka waktu perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia dagang tersebut belum terbuka.
Rahasia dagang tidak ada pendaftaran, tidak diperlukan pendaftaran, dan hanya tersimpan oleh pemilik informasi rahasia dagang itu sendiri. Hak kekayaan intelektual ini istimewa karena tidak perlu didaftarkan dan tidak perlu diumumkan untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Tujuan dibentuknya rahasia dagang dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu:
1. Memajukan industri di Indonesia.
2. Menumbuh kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut.
3. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru.
4. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak rahasia dagang miliknya.
Jika terdapat kebocoran atas rahasia dagang meski sudah dilakukan berbagai upaya, maka pemilik rahasia dagang atau pelaku usaha dapat menyelesaikan perkara ini dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2000.
