Dalam kesaksiannya, Abdul Radjak mengungkapkan, pintu bagi calon peserta Pilkada melalui jalur parpol sangat sulit ditebak, Penilaiannya tidak jelas. Mengenai hal ini, Nursyahbani mengakui mekanisme di partainya sendiri juga tidak mengatur dengan tegas, penentuannya semacam 'like and dislike' saja.
Pernyataan ini menguatkan pengakuan Faisal Basri yang digaet kuasa hukum pemohon sebagai saksi di sidang itu. Kandidat yang jatuh bangun mencari dukungan parpol ini harus sakit hati karena ternyata kandidat lainnya terlanjur disayangi parpol. Kondisi serupa dialami juga oleh Sarwono Kusumaatmadja dan Abdul Rozak.
Pengamat Ekonomi asal UI itu memilih jalur lewat partai PDIP. Menurutnya, dari gerilya yang pernah dicobanya di sejumlah partai di antaranya PKB, PAN, PDS dan Partai Demokrat, yang paling jelas ada peraturan tertulisnya hanya PDIP.
Sementara ahli yang didatangkan pemohon, Syamsuddin Haris, berpendapat sebaiknya UU Pemda membuka pintu bagi jalur non partai. Maksudnya, Perseorangan seharusnya bisa masuk, mencontoh Pilkada di Aceh. Seperti diketahui, UU tentang Keistimewaan Aceh membuka kesempatan calon dari luar jalur partai mengikuti Pilkada.
Syamsudin berpendapat, kalaupun memang tidak dibuka katup di luar jalur parpol, UU itu harus menyebutkan mekanisme baku partai untuk menerima calon perseorangan di luar partai. Selama ini, partai politik meski memang memproses semua pencalonan yang diajukan dari luar partai, namun dalam proses tidak pernah bisa dipahami dengan jelas. Syamsudin berpendapat bahwa sistem ini berpotensi menimbulkan praktek money politik atau dalam bahasa Ketua Forum Betawi Rempug (FBR) Fadloli El Muhir disebut Mas Kawin. Sependapat dengan Syamsudin, Nursyahbani menambahkan, Oligarki partai juga sangat kental terjadi. Sebab faktanya, hubungan antara partai politik dengan konstituennya dalam pengambilan keputusan sama sekali tidak ada, tambahnya.
Faisal Basri yang mengaku sakit hati dengan ketentuan UU Pemda ini, mengambil contoh sama di Amerika dan Nigeria. Di Amerika yang sistem parpolnya sudah rapi dan mantap saja, ungkap Basri, akses untuk pencalonan di luar jalur partai tidak pernah ditutup, Walaupun calon independen tak pernah menang ujarnya. Ia juga menambahkan, Masa kita kalah dengan Nigeria yang sistem parpolnya saja masih dalam tahap mencari bentuk. Toh, menurut Faisal, pembukaan akses untuk calon di luar partai ini pada akhirnya akan turut mengembangkan partai itu sendiri.
Totok Hasibuan, saksi yang pernah mencalonkan dalam Pilkada di Riau juga mengutarakan gejala di masyarakat pekanbaru yang menuntut dibukanya calon di luar partai. Ini terbukti ketika saya membikin kantor sekretariat sendiri dan ternyata banyak yang memberi dukungan, ujarnya. Itulah kenapa, masalah ini bukan semata dilihat dari gejolak Pilkada di DKI Jakarta, tapi seperti dituturkan Syamsudin, Sudah bisa dikatakan bertaraf nasional.
