Bentuk strategis yang digunakan, menurut Mahfud dengan melakukan koordinasi secara lebih aktif dengan instansi terkait. Seperti melalui korespondensi maupun surat menyurat. Bahkan bila perlu melakukan pertemuan secara langsung. Ia mengajak seluruh para pemangku kepentingan berkolaborasi dan berkoordinasi untuk meningkatkan hasil serta memperkuat posisi pemerintah dalam menyelesaikan piutang negara.
Sepertihalnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Adminisitrasi Hukum Umum (AHU) dan Ditjen Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri dapat memastikan pelacakan pemutakhiran status badan hukum perusahaan dan data kependudukan. Kemudian Jaksan Agung Muda Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung dapat memberikan pendapat mengenai tindakan dan langkah hukum yang akan ditempuh.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN dapat memastikan status kepemilikan hak keamanan dan hak atas tanah batas-batasnya. Sedangkan Polri, BIN, dan PPATK berperan dalam pelacakan aset dan transaksi keuangan pengamanan. Lalu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berperan dalam memastikan penguasaan aset dan penerimaan pembayaran dari obligor.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, upaya penyelesaian dan pemulihan hak negara dilakukan Satgas BLBI seperti menagih debitur/obligor, pemblokiran/penyitaan/penjualan barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain milik debitur/obligor, pemblokiran badan usaha, serta melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap debitur/obligor. Begitupula dengan aset properti dilakukan upaya penguasaan fisik maupun pengamanan yuridis serta penjualan untuk pemulihan hak negara.
Dia menerangkan, kegiatan penguasaan fisik telah beberapa kali dilaksanakan sejak periode Juli 2022 sampai dengan Februari 2023 dengan total aset yang berhasil dikuasai seluas 13.360.112,67 m2 . Satgas BLBI melakukan penguasaan fisik atas aset bersama Kanwil DJKN/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat, dengan pengamanan dari Satgas Penegak Hukum (Gakkum) Bareskrim Polri di tempat aset berada.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu melanjutkan, kegiatan penyitaan, sebagai bagian upaya Negara mendapatkan kembali dana BLBI yang telah dikucurkan kepada Bank Putra Surya Perkasa sebesar Rp5,38 triliun. Kemudian Satgas BLBI melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta bersama dengan Juru Sita KPKNL Jakarta II telah menyita dua harta kekayaan obligor Trijono Gondokusumo selaku pemegang saham PT Bank Putra Surya Perkasa.
Sementara soal tindakan keperdataan dan/atau layanan publik mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh PUPN terus berupaya melakukan penagihan termasuk dengan melakukan tindakan keperdataan dan/atau penghentian layanan publik, dalam rangka penyelesaian Piutang Negara. Antara lain dengan melakukan blacklist perbankan, pembatasan terkait dengan data-data badan hukum dan perubahannya, pembatasan memperoleh pembiayaan dari BUMN pemblokiran aset, dan pembekuan saham.
Pembatasan tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana kewenangan. Dalam hal ini, terdapat beberapa gugatan debitur/obligor melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di mana gugatan tersebut merupakan tindakan administratif yang tidak meniadakan jumlah
