“Karena kalau mau ambil keunggulan akta otentik, ya prosedurnya harus diikuti termasuk tanda tangan fisik. Kalau secara online apa bedanya dengan dibawah tangan,” katanya dalam Sharing Session bertajuk “Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Badan Hukum dan Pendaftaran Tanah”, yang diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), Jumat (6/12).
Aulia Taufani pun turut mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mulai membangun sistem digitalisasi bersamaan dengan terbitnya regulasi. Hal ini dilakukan pemerintah dengan banyak tantangan.
Terkait tanda tangan elektronik, penerapannya masih menjadi isu di kalangan notaris. Misalnya penggunaan aplikasi Zoom saat melakukan RUPS pada perusahaan terbuka. Aplikasi ini belum terdaftar di Indonesia sehingga jika terjadi sengketa di kemudian hari, rekaman pada platform tersebut tidak bisa disita.
“Sampai hari ini Zoom belum terdaftar di Indonesia. Kalau link Google atau Microsoft itu sudah ada. Kalau kita berantem di platform Zoom, itu nggak bisa sita, dan ini jadi perdebatan hukum ITE,” jelasnya.
Sementara untuk perusahaan tertutup, RUPS bisa saja dilakukan secara online termasuk membubuhkan tanda tangan online pada akta risalah. Tetapi akan menjadi masalah jika salah satu anggota rapat tidak sepakat sehingga notaris wajib mengirimkan risalah. Sepanjang akta risalah tersebut belum dikirim kembali, maka keputusan rapat tidak bisa ditindaklanjuti.
“Ini jadi titik lemah. Untuk PT tertutup sebaiknya dilakukan pra RUPS secara online. Kalau ada yang tidak setuju, undang ke rapat (tatap muka). Kalau tidak bisa hadir, harus tunjuk kuasa untuk hadir,” tambahnya.
Notaris dan PPAT Prita Suyudi menuturkan bahwa transformasi digital perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum. Untuk peran PPAT sendiri, Prita mengatakan saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali untuk mekanisme kerja PPAT dalam penerbitan sertipikat tanah.
Sertipikat elektronik dapat digunakan sebagai pembuktian hak di pengadilan. Untuk kepentingan pembuktian hak, Buku Tanah Elektronik dapat dicetak dan dapat dilengkapi dengan sertipikat el dan/atau lembar pengesahan sesuai dengan riwayat pendaftaran tanahnya.
“Buku Tanah Elektronik yang dicetak untuk kepentingan pembuktian hak merupakan Buku Tanah Elektronik yang disimpan pada blok data edisi terakhir. Dan hasil cetak Buku Tanah Elektronik tidak memerlukan tanda tangan karena sudah dikeluarkan oleh sistem elektronik namun diautentikasi dengan segel elektronik,” tandasnya.
















