Kemajuan teknologi mengubah cara hidup manusia. Mau tak mau, adaptasi diperlukan agar tak tertinggal oleh zaman. Indonesia pun demikian. Sejak terjadinya badai pandemi Covid-19 pada 2020 silam, pemerintah mulai melakukan transformasi digital dalam berbagai urusan birokrasi.
Pemerintah sendiri sudah membangun sistem digital yang sudah digunakan hampir di seluruh kantor pemerintahan, termasuk untuk urusan pendirian perusahaan dan juga penerbitan sertipikat elektronik. Untuk itu, notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib melakukan penyesuaian dalam menjalankan pekerjaannya. Karena keduanya berhubungan dengan urusan pemerintahan, sehingga transformasi digital tak dapat dihindari.
Menurut notaris Aulia Taufani, cikal bakal transformasi digital pada tugas dan kewenangan notaris sudah dimulai pada tahun 2000 setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 Tahun 2000. Saat itu, proses pendirian badan hukum terlalu lama, sehingga bisnis proses dipotong agar lebih cepat dan akurat.
Baca Juga:
- Empat Pokok Pengaturan Tanah dalam UU Ciptaker yang Wajib Diketahui Notaris/PPAT
- Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Notaris Seputar RUPS
Pada tahun itu, mulai diberlakukan Sistem Administrasi Badan Hukum, yang dikenal dengan sisminbakum. Tujuh tahun kemudian, Sistem Administrasi Badan Hukum menjadi norma dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Lalu pada tahun 2013, pemerintah menerbitkan Permenkumham No. 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Lalu di tahun 2014, penerapan sistem AHU 100% online diberlakukan untuk PT, Yayasan dan Perkumpulan. Kemudian adanya perizinan OSS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan KBLI 2017, yang diperbaharui dengan PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Kendati demikian, Aulia Taufani menegaskan bahwa penandatanganan akta masih dilakukan secara tradisional. Di mana adanya tatap muka atau tanda tangan fisik saat penandatanganan akta. Hal ini masih tetap berlaku guna menjamin akta otentik sebagai pembuktian yang terkuat dan terpenuh, atau disebut bukti yang sempurna.
“Karena kalau mau ambil keunggulan akta otentik, ya prosedurnya harus diikuti termasuk tanda tangan fisik. Kalau secara online apa bedanya dengan dibawah tangan,” katanya dalam Sharing Session bertajuk “Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Badan Hukum dan Pendaftaran Tanah”, yang diselenggarakan oleh Indonesian Corporate Counsel Association (ICCA), Jumat (6/12).
Aulia Taufani pun turut mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah mulai membangun sistem digitalisasi bersamaan dengan terbitnya regulasi. Hal ini dilakukan pemerintah dengan banyak tantangan.
Terkait tanda tangan elektronik, penerapannya masih menjadi isu di kalangan notaris. Misalnya penggunaan aplikasi Zoom saat melakukan RUPS pada perusahaan terbuka. Aplikasi ini belum terdaftar di Indonesia sehingga jika terjadi sengketa di kemudian hari, rekaman pada platform tersebut tidak bisa disita.
“Sampai hari ini Zoom belum terdaftar di Indonesia. Kalau link Google atau Microsoft itu sudah ada. Kalau kita berantem di platform Zoom, itu nggak bisa sita, dan ini jadi perdebatan hukum ITE,” jelasnya.
Sementara untuk perusahaan tertutup, RUPS bisa saja dilakukan secara online termasuk membubuhkan tanda tangan online pada akta risalah. Tetapi akan menjadi masalah jika salah satu anggota rapat tidak sepakat sehingga notaris wajib mengirimkan risalah. Sepanjang akta risalah tersebut belum dikirim kembali, maka keputusan rapat tidak bisa ditindaklanjuti.
“Ini jadi titik lemah. Untuk PT tertutup sebaiknya dilakukan pra RUPS secara online. Kalau ada yang tidak setuju, undang ke rapat (tatap muka). Kalau tidak bisa hadir, harus tunjuk kuasa untuk hadir,” tambahnya.
Notaris dan PPAT Prita Suyudi menuturkan bahwa transformasi digital perlu dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum. Untuk peran PPAT sendiri, Prita mengatakan saat ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali untuk mekanisme kerja PPAT dalam penerbitan sertipikat tanah.
Sertipikat elektronik dapat digunakan sebagai pembuktian hak di pengadilan. Untuk kepentingan pembuktian hak, Buku Tanah Elektronik dapat dicetak dan dapat dilengkapi dengan sertipikat el dan/atau lembar pengesahan sesuai dengan riwayat pendaftaran tanahnya.
“Buku Tanah Elektronik yang dicetak untuk kepentingan pembuktian hak merupakan Buku Tanah Elektronik yang disimpan pada blok data edisi terakhir. Dan hasil cetak Buku Tanah Elektronik tidak memerlukan tanda tangan karena sudah dikeluarkan oleh sistem elektronik namun diautentikasi dengan segel elektronik,” tandasnya.
















