Melihat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia
Terbaru

Melihat Risiko Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia

Secara umum, Indonesia saat ini memiliki iklim politik yang relatif stabil, sehingga risiko keterkaitan pejabat atau politisi dengan tindak pidana tersebut cenderung kecil. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa situasi ini dapat berubah di masa depan.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 4 Menit
Partner di AHRP Law Firm, Aryangga P. Febrianto. Foto: HAN
Partner di AHRP Law Firm, Aryangga P. Febrianto. Foto: HAN

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) menjadi salah satu ancaman yang terus diawasi oleh regulator dan penegak hukum di Indonesia. Salah satu aspek yang menarik dalam pencegahan TPPU dan TPPT adalah profil risiko nasabah, terutama terkait kemungkinan keterlibatan individu yang memiliki latar belakang politik atau jabatan strategis.

Meskipun seleksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat pemerintahan dilakukan dengan ketat, kemungkinan seorang Politically Exposed Person (PEP) dapat terafiliasi dengan TPPT. Selain itu perbedaan antara metode transaksi dan modus operandi dalam TPPT juga menjadi sorotan, mengingat keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dari TPPU.

Partner di AHRP Law Firm, Aryangga P. Febrianto, mengungkapkan pandangannya mengenai potensi risiko TPPU dan TPPT di Indonesia. Menurutnya, secara umum, Indonesia saat ini memiliki iklim politik yang relatif stabil, sehingga risiko keterkaitan pejabat atau politisi dengan tindak pidana tersebut cenderung kecil. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa situasi ini dapat berubah di masa depan.

Baca Juga:

"Kalau kita logically speaking di Indonesia, orang yang terekspos secara politik ataupun pemerintahan itu kecil kemungkinan memiliki afiliasi dengan bidang kriminalisme. Namun, di belahan dunia lain, kita melihat adanya individu dengan afiliasi politik tertentu yang memiliki paham anarki," ungkapnya dalam Workshop Hukumonline bertajuk Manajemen Kepatuhan Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dan Tanggung Jawab Korporasi Jasa Keuangan, Selasa (18/3).

Ia menambahkan bahwa akses terhadap uang, kekuasaan, serta political engine yang memadai bisa menjadi faktor yang memungkinkan seseorang untuk terlibat dalam praktik ilegal ini. Sebagai contoh, ia menyebut di beberapa negara, pendanaan terhadap kelompok ekstremis dilakukan melalui badan hukum yang sengaja didirikan untuk tujuan tersebut.

"Di Indonesia sendiri, kita belum melihat adanya kasus serupa. Namun, perlu diwaspadai bahwa modus-modus pencucian uang bisa sangat beragam, seperti melalui pendirian perusahaan fiktif yang digunakan untuk mempermudah aliran dana mencurigakan," tambahnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info