Penghukuman Pelaku TPPU Sebaiknya Berimplikasi Ekonomis
Terbaru

Penghukuman Pelaku TPPU Sebaiknya Berimplikasi Ekonomis

Pencucian uang itu seperti benalu yang dapat hidup lebih lama dari tumbuhan inangnya.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit
Dosen FH Unsri Artha Febriansyah dalam webinar bertajuk 'Criminal Law Institute Outlook 2025', Selasa (14/1/2025).
Dosen FH Unsri Artha Febriansyah dalam webinar bertajuk 'Criminal Law Institute Outlook 2025', Selasa (14/1/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang Artha Febriansyah menyarankan agar penegakan hukum atas tindak pidana pencucian uang lebih fokus pada penghukuman atau penjatuhan sanksi yang membawa implikasi ekonomis. Sebab, tindak pidana pencucian uang laksana darahnya kejahatan. Artha mengibaratkan tindak pidana pencucian uang sebagai benalu yang dapat hidup lebih lama dari tumbuhan inangnya. Banyak kejahatan lanjutan yang beririsan dengan pencucian uang.

Berbicara dalam webinar "Criminal Law Institute Outlook 2025", Selasa (14/1/2025), Artha Febriansyah, menjelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang (money laundering) sangat merugikan masyarakat. Umumnya, pencucian uang dilakukan secara terorganisir, mengaburkan pandangan publik seolah-olah apa yang dilakukan pelaku adalah bisnis yang legal. Seorang pelaku pencucian uang dapat membeli bangunan, lalu menyewakan bangunan tersebut, dan dari sewa itu pelaku mendapatkan keuntungan ekonomis sampai kejahatannya terungkap.

Baca Juga:

Simak! Ini 5 Cara Terhindar dari Tindak Pidana Pencucian Uang
Ahli TPPU dan Cara Kerjanya dalam Mengungkap Perkara Money Laundering

Artha berpendapat penghukuman atau pemidanaan pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) selama ini masih mengedepankan penghukuman badan atau fisik, berupa pemenjaraan. Padahal TPPU merupakan kejahatan serius dan tergolong pada mala in se (pada dasarnya perbuatan jahat yang bertentangan dengan kewajaran, moralitas, dan prinsip umum masyarakat beradab). Akibatnya, proporsionalitas antara sifat kejahatan pencucian uang dan penghukuman tidak proporsional. “Seharusnya fokus pada sanksi yang membawa implikasi ekonomis,” jelas Artha.

Penghukuman yang fokus pada sanksi yang membawa implikasi ekonomis mengandung makna agar hakim tidak hanya melihat pidana pemenjaraan. Hakim perlu menekankan perampasan aset hasil kejahatan, benda atau hal-hal yang digunakan atau menghasilkan kejahatan. Salah satu politik hukum yang perlu ditekankan di masa mendatang adalah majelis mempertimbangkan sungguh-sungguh kerugian atau akibat yang ditimbulkan pelaku. 

Terkait dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Edita Elda, mengingatkan pedoman yang telah dirumuskan dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pasal 54 KUHP Nasional telah menentukan agar dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim berpedoman pada bentuk kesalahan pelaku; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; ada tidaknya perencanaan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah peristiwa terjadi; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku; pengaruh tindak pidana terhadap korban dan keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pidana penjara dan denda merupakan sanksi utama dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meskipun demikian dimungkinkan merampas aset jika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, atau dalam hal pelaku tindak pidana adalah korporasi. Dalam putusan Mahkamah Agung No. 383 K/Pid.Sus/2017, misalnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda Rp100 juta dalam tindak pidana pencucian uang berupa menyamarkan jual beli rumah di Jakarta, yang duitnya diduga berasal atau berkaitan dengan pencucian uang.

Gagasan untuk menghukum pelaku pencucian uang di masa mendatang, yang berfokus pada sanksi berimplikasi ekonomis terhadap pelaku bukan berarti tidak melihat tingkat kesalahan (apakah ringan, sedang, atau tinggi), aset hasil kejahatan atau aset turunan hasil kejahatan, dan kategorisasi sanksi pidana yang telah diatur dalam KUHP Nasional. 

Menurut Artha, penegak hukum tidak boleh semena-mena menjatuhkan putusan. Penegak hukum harus bersungguh-sungguh membuktikan bahwa aset yang disita atau dirampas benar-benar dari hasil kejahatan. Ibaratnya, membersihkan baju kotor, harus dibuktikan ada baju kotornya. “Tidak boleh semena-mena. Harus dibuktikan secara sahih,” tegas Artha.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info