Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berdampak pada berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi hukum. Di satu sisi, penggunaannya di kalangan mahasiswa hukum menghadirkan sejumlah tantangan yang disoroti banyak pihak. Namun, di sisi lain, AI dipandang positif karena mampu menghadirkan efisiensi sebagai alat pembelajaran.
“Menurut saya, adanya AI ini sebagai alat bantu. Khususnya di fakultas hukum, manfaatnya banyak. Misalkan kita tentang penelitian, kita memberi peraturan mulai dari zaman Belanda sampai sekarang, itu sudah ada AI itu dengan banyak meng-collect semua jenis peraturan dengan baik,” ujar Kepala Laboratorium Hukum Telematika Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ), Dr. Nuzulia Kumalasari, ketika dihubungi Hukumonline, Rabu (17/9).
Ia menilai keberadaan AI dapat membantu kegiatan penelitian maupun pengajaran di fakultas hukum. Namun, ia mengingatkan masih ada tantangan yang perlu diperhatikan, khususnya terkait etika penggunaan AI yang hingga kini masih menuai polemik.
Baca Juga:
- Tugas Notaris yang Berpotensi Digantikan Artificial Intelligence
- Calon Advokat Perlu Persiapkan Diri Hadapi Artificial Intelligence
Menurut Nuzulia, setidaknya ada dua solusi untuk menghadapi tantangan tersebut. Pertama, memberikan mahasiswa tugas pemecahan kasus agar mereka tetap dilatih berpikir kritis dan analitis melalui diskusi. Kedua, memperbolehkan penggunaan AI di kelas dengan batasan yang jelas.
“Batasan memberikan sumber atau referensi dari AI tersebut dan ada batasan berapa persen yang bisa digunakan. Misalkan grammatical check saja, jadi tetap menghasilkan daya pikir mahasiswa,” jelasnya.
Ia menambahkan, aturan tersebut penting diberlakukan mengingat hingga kini Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait AI. Padahal, sejumlah persoalan sudah muncul seiring pemanfaatan teknologi ini, salah satunya menyangkut persoalan hak cipta yang belum sepenuhnya dihormati AI.
















