Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menetapkan lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa bakti 2024-2029 dalam Rapat Pleno yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/11/2024) lalu. Namun yang cukup menyedot perhatian publik ketika beberapa hari sebelumnya, salah satu Komisioner KPK Periode 2019-2024, Johanis Tanak mengungkapkan akan meniadakan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) apabila terpilih kembali menjadi pimpinan KPK periode selanjutnya saat mengikuti fit and proper test di hadapan Komisi III DPR RI.
Sontak pernyataan tersebut membuat publik gempar dan menuai kritik terlebih di kalangan ahli dan pemerhati hukum. Wajar saja hampir semua koruptor dari lintas jabatan, daerah dan sektor dapat “diangkut paksa” melalui OTT yang telah menjadi bagian penindakan perkara korupsi oleh KPK selama ini. Dalam kesempatan itu, Johanis Tanak menilai OTT tidak tepat dilakukan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dan lebih sebagai sebuah tradisi. Sebab, merujuk pada definisi tertangkap tangan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan seketika (red-handed) tanpa diawali perencanaan terlebih dahulu yang berbeda halnya dengan aksi OTT.
Baca Juga:
Ini Background dan Gagasan Setyo Budiyanto, Ketua KPK 2024-2029
Cadewas KPK Benny Mamoto, Utamakan Pencegahan Ketimbang Penindakan
Secara konseptual-normatif apa yang dikemukakan oleh Johanis Tanak tidak sepenuhnya keliru apabila secara sempit ditinjau dari perspektif definisi KUHAP. Namun, persoalan ini tidaklah hanya merujuk pada definisi ketentuan normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan semata, melainkan juga harus dikaitkan dengan berbagai ketentuan norma dan asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan konsep tertangkap tangan sebagai satu kesatuan dalam sistem hukum nasional. Selain itu, harus dipahami OTT perkara tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan bagian dari rangkaian proses pro justitia yang tidak tiba-tiba dilakukan tanpa temuan bukti permulaan sebelumnya. Sebelum mengurai lebih jauh, perlu dipahami terlebih dahulu makna dari OTT yang kerapkali dipersamakan dengan tertangkap tangan.
Tertangkap Tangan versus OTT
Istilah tertangkap tangan telah dikenal sejak zaman Romawi (delictum flagrans) yang kemudian berkembang dan diadopsi oleh berbagai negara, seperti Prancis (flagrant delit), Jerman (frische tat), Belanda (versche daet), termasuk Indonesia. Definisi tertangkap tangan dapat dijumpai di berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai tertangkap tangan sebagai kedapatan waktu melakukan kejahatan atau perbuatan yang tak boleh dilakukan. Tidak jauh berbeda dengan pengertian di dalam Kamus Hukum (Law Library) yang mendefinisikan tertangkap tangan sebagai kedapatan waktu sedang/tengah melakukan kejahatan atau tidak lama sesudah kejahatan dilakukan.
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP konsep tertangkap tangan dirumuskan dalam empat keadaan yaitu tertangkapnya seseorang: (1) pada waktu sedang melakukan tindak pidana; (2) dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (3) sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; (4) apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Apabila dikaitkan dengan OTT yang selama ini dilakukan oleh KPK dalam menjerat seseorang menjadi tersangka tindak pidana korupsi, relevankah apabila OTT dianggap sama konteksnya dengan tertangkap tangan sebagaimana yang dipersoalkan Komisioner KPK Johanis Tanak kendatipun tidak satupun dari empat keadaan yang telah disinggung di atas dijumpai pada orang yang terjerat OTT tindak pidana korupsi guna dilakukan proses hukum lebih lanjut?.
Sebelumnya perlu dipahami bahwa KPK dalam melakukan tindakan OTT tentunya dimulai dengan kegiatan penyadapan (wiretapping) terlebih dahulu yang hasil temuannya dapat menjadi petunjuk pengumpulan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana yang khusus terkait kejahatan korupsi. Tindakan penyadapan sendiri dapat dilakukan KPK dengan persetujuan tertulis Dewan Pengawas di tahap awal proses pemeriksaan perkara yakni tahap penyelidikan guna menentukan ada atau tidaknya peristiwa pidana sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).
Dengan kata lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward O.S Hieriej bahwa tindakan OTT sebatas untuk lebih mengkonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan, sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh sebelumnya akan menjadi bukti permulaan yang cukup apabila antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (corroborating evidence). Dengan terpenuhi bukti permulaan yang cukup maka perkara tersebut sudah dapat diproses melalui ketentuan hukum acara pidana karena telah memenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.
Lebih jauh dalam diskursus hukum pidana dikenal adanya pembagian delik diantaranya adalah delik selesai (vooltoide delic) dan delik percobaan (poging delic), yang mana poging delic pun masih dibedakan menjadi dua jenis yaitu geshorste poging (percobaan terhenti) dan vooltoide poging (percobaan selesai). Merujuk pada keempat rumusan konsep penormaan tertangkap tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP, orang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana dalam konteks delik materiil (menitikberatkan pada akibat perbuatan) dapat dikatakan berada dalam keadaan melakukan vooltoide delic ataupun poging delic karena bisa saja terjadi 2 kemungkinan yaitu: (1) tindak pidana yang dilakukannya selesai atau; (2) terpaksa terhenti ketika mengalami kondisi tertangkap tangan oleh orang/masyarakat dan/atau aparat hukum.
Namun berbeda halnya dalam perkara tindak pidana korupsi selain kualifikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara (tindak pidana korupsi terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2021 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah bergeser menjadi delik materiil pasca Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan actual loss pada unsur kerugian keuangan negara) yang diformulasikan sebagai delik formil (menitikberatkan pada aspek perbuatan), maka para pihak (pemberi dan penerima suap) yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dapat terjadi dua kemungkinan yaitu delik selesai (vooltoide delic) dan (geshorste poging).
Pada kegiatan OTT yang dilakukan KPK, apabila objek suap sudah beralih tangan dari pemberi ke penerima suap, maka yang terjadi adalah delik selesai (vooltoide delic) dan apabila masih belum berada di tangan atau kekuasaan penerima suap maka yang terjadi adalah percobaan terhenti (geshorste poging). Sebagai gambaran sangatlah mungkin seseorang atau beberapa orang yang ditangkap melalui OTT tidak dijumpai satupun dari empat keadaan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP karena dapat saja uang dan/atau barang bukti yang jadi obyek transaksi perkara korupsi belum sempat berada di tangan orang yang dikenai OTT tersebut. Artinya, tindak pidana korupsi berupa penyuapan tersebut belum selesai dilakukan atau masih dalam tahap percobaan yang secara teori disebut sebagai degeschorte poging (percobaan terhenti).
Penyuapan sendiri termasuk salah satu dari 7 bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan karena pemberi dan penerima suap selalu melakukan operasi/aksi senyap (silent operation). Bahkan, pelakunya sebisa mungkin meniadakan bukti-bukti atau menghapus jejak tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena sulitnya pembuktian perkara tipikor termasuk penyuapan, akhirnya menjadikan strategi OTT sebagai cara paling efektif mengkonfirmasi langsung bukti-bukti kejahatan korupsi. Dalam ajaran hukum pidana dikenal adagium/postulat “in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores” (dalam perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang dari cahaya). Berpegang pada postulat tersebut, membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana tidak hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus akurat dan sah. Terlebih, dalam konteks kejahatan korupsi guna meyakinkan hakim menjatuhkan pidana tanpa adanya keraguan sedikit pun sebagaimana penerapan asas beyond reasonable doubt.
Selain apa yang telah dikemukakan di atas, merujuk pada Pasal 15 UU Tipikor disebutkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana korupsi (poging delic) dipersamakan dengan perbuatan pidana korupsi yang telah selesai (vooltoide delic). Walaupun dalam ketentuan Pasal 54 KUHP dinyatakan bahwa percobaan melakukan tindak pidana tidak dipidana namun berlaku asas lex specialis derogate legi generalis yang membuat Pasal 15 UU Tipikor sebagai undang-undang yang khusus mengesampingkan Pasal 54 KUHP sebagai peraturan hukum pidana umum. Dengan demikian, seseorang yang ditangkap melalui aksi OTT oleh KPK meskipun masih dalam konteks percobaan dan tanpa empat keadaan yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP tetap mengalami apa yang disebut dengan tertangkap tangan.
Kewenangan KPK melakukan OTT
Merujuk pada Pasal 12, Pasal 12B dan Pasal 12C UU KPK terkait serangkaian kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK, secara konsekuensi logis untuk mengefektifkan dan mengamankan alat-alat bukti dengan segera maka perlu dilakukan langkah OTT. Hal demikian menjadi suatu keniscayaan mengingat korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa, extra ordinary crime yang penanganannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang tidak biasa pula. Sebab, sifatnya sistemik, kompleks, terencana dan masif sebagaimana tindak pidana narkotika sebagai extra ordinary crime lainnya yang juga dilakukan penyadapan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 75 huruf i UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Selain itu, dalam Pasal 102 dan 111 KUHP turut mengatur perihal proses pemeriksaan terhadap seseorang yang tertangkap tangan dimana berlaku ketentuan apabila dalam undang-undang khusus yaitu UU KPK tidak mengatur perihal proses tertangkap tangan (yang sudah dipersamakan dengan OTT sebagaimana yang telah dijelaskan di atas), maka berlakulah ketentuan perihal tertangkap tangan dalam KUHAP. Apabila masih dipermasalahkan juga kewenangan OTT yang dilakukan KPK, hingga saat ini kewenangan tersebut belum pernah dimohonkan tersangka untuk dipraperadilankan. Dan kalaupun dipraperadilan, niscaya akan ditolak karena OTT memiliki pijakan dasar hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
*) Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli Pertama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
