Ranah hukum pidana bidang ketenagakerjaan sangat luas mulai dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan perburuhan, wajib lapor, serikat pekerja/serikat buruh. Kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan seterusnya. Pada implementasinya, terdapat berbagai kasus pidana ketenagakerjaan yang dibawa ke pengadilan.
Berbagai contoh bentuk tindak pidana kejahatan antara lain perseorangan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), mempekerjakan anak, mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, larangan melaksanakan ibadah pekerja. Kemudian pelanggaran hak istirahat melahirkan/keguguran.
Tak hanya itu, tidak membayar upah sesuai kesepakatan, membayar upah di bawah upah minimum. Selanjutnya, penghalangan mogok kerja, tidak beri pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan mempekerjakan kembali pekerja yang bersalah. Meski telah diterbitkan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU, namun UU 13/2003 tetap berlaku.
“Banyak kalangan gagal paham membaca adanya UU 13/2003 dan UU 6/2023. Rumusnya ada tiga, sepanjang tidak dihapus, diubah dan ditambah aturan lain maka UU 13/2003 tetap berlaku begitu juga sanksi pidana. Untuk membacanya harus disandingkan,” jelasnya.
Ultimum remedium
Lebih lanjut Faisal berpandangan, sanksi pidana hubungan ketenagakerjaan terbagi menjadi tiga. Yakni tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana denda. Dalam penegakannya, hukum pidana ketenagakerjaan merupakan upaya akhir atau ultimum remedium.
“Dengan demikian, konsep membangun hubungan industrial itu para pihak bersinergi untuk bersama-sama bangun hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai hukum pidana yang ada saat ini cenderung terlalu ketat pengaturannya. Menurutnya, ikatan antara pekerja dan pemberi kerja harus bersifat bersifat seimbang.
