Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa. Foto: RES
Selain itu, dia juga memaparkan tidak semua permasalahan industrial tersebut diselesaikan melalui hukum pidana. Seharusnya, menurut Eva sanksi pidana dibatasi pada saat kondisi yang membahayakan nyawa dan tubuh. Menurutnya, sudut pandang hukum pidana dalam penanganan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan harus ada di akhir.
“Ultimum remedium saat tidak ada lagi sarana lain menyelesaikan permasalahan. Alur penyelesaian memperbaiki hubungan buruh dan pengusaha dengan baik merupakan inti dari penyelesaian permasalahan,” papar Eva.
Sementara, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2006-2016, Juanda Pangaribuan menyampaikan hukum pidana ketenagakerjaan berhubungan dengan pemogokan tenaga kerja. Dia menjelaskan pemogokan kerja merupakan hak normatif tenaga kerja namun bukan langkah pertama penyelesaian perselisihan melainkan upaya akhir. Setidaknya menurut Juanda terdapat perbedaan penyelesaian perselisihan melalui kepolisian dengan musyawarah.
“Secara substansi mogok kerja adalah hak tidak boleh dihalangi siapa pun. Tapi, perlu diingat bahwa ada hak orang lain yang dimiliki pengusaha,” papar Juanda.
Juanda Pangaribuan saat menjelaskan soal hukum pidana terkait dengan pemogokan tenaga kerja. Foto: RES
Menurutnya, mogok kerja tidak dapat dilakukan setiap waktu dan terdapat persyaratan seperti diawali perundingan yang gagal atau deadlock antara pekerja dan pengusaha. Kemudian, deadlock juga harus dilakukan secara tertulis. Deadlock ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pekerja melakukan mogok kerja.
Baginya, mogok kerja yang diatur harus dilakukan secara terencana dan didahului informasi. Mogok kerja yang dilakukan secara spontan dilarang dalam perundang-undangan. Jika mogok kerja memenuhi ketentuan maka dilarang mutasi maupun PHK kepada pekerja.
“Kalau mogok tidak sah berisiko bagi pekerja didiskualifikasi mangkir yang bisa PHK kalau 2-3 kali dipanggil mangkir,” pungkas Juanda.
