Dinamika hubungan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan aspek krusial dalam dunia ketenagakerjaan di tanah air. Dalam konteks ketenagakerjaan, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting sebagai upaya melindungi hak-hak pekerja maupun pemberi kerja.
Saat ini, terdapat perundang-undangan yang mengatur hukum pidana ketenagakerjaan yang dapat diterapkan apabila dalam proses hubungan kerja terdapat perbuatan melawan hukum. Perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Wakil Direktur III Politeknik Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Faisal Riza menjelaskan hukum pidana ketenagakerjaan perlu dipahami dalam dunia bisnis khususnya pada divisi sumber daya manusia. Dia menyampaikan selain penyelesaian secara industrial, hubungan ketenagakerjaan berhubungan dengan hukum pidana.
“Profesi HR (human resources) rentan sekali berhadapan dengan hukum pidana sehingga perlu mempelajari lebih mendalam mengenai hukum pidana ini,” ujar Faisal dalam seminar publik bertajuk ‘Aspek Hukum Pidana dalam Ketenagakerjaan’, Selasa (14/5/2024).
Baca juga:
- Urgensi Melihat Hukum Ketenagakerjaan Secara Komprehensif Pasca UU Cipta Kerja
- Tips Topik Skripsi Hukum Ketenagakerjaan ala VP Corporate Secretary & Legal GDPS

Wakil Direktur III Politeknik Ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Faisal Riza mengurai hukum pidana ketenagakerjaan perlu dipahami dalam dunia bisnis khususnya pada divisi sumber daya manusia. Foto: RES
Menurut Faisal, pengaturan hukum pidana merupakan intervensi negara terhadap hukum privat antara pemberi kerja dan pekerja. Kendati secara yuridis posisi pekerja dan pemberi kerja setara, namun praktiknya terdapat perbedaan posisi keduanya dilihat dari aspek sosial dan ekonomi.
Ranah hukum pidana bidang ketenagakerjaan sangat luas mulai dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengawasan perburuhan, wajib lapor, serikat pekerja/serikat buruh. Kemudian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, jaminan sosial dan seterusnya. Pada implementasinya, terdapat berbagai kasus pidana ketenagakerjaan yang dibawa ke pengadilan.
Berbagai contoh bentuk tindak pidana kejahatan antara lain perseorangan mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), mempekerjakan anak, mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, larangan melaksanakan ibadah pekerja. Kemudian pelanggaran hak istirahat melahirkan/keguguran.
Tak hanya itu, tidak membayar upah sesuai kesepakatan, membayar upah di bawah upah minimum. Selanjutnya, penghalangan mogok kerja, tidak beri pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan mempekerjakan kembali pekerja yang bersalah. Meski telah diterbitkan UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No.2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi UU, namun UU 13/2003 tetap berlaku.
“Banyak kalangan gagal paham membaca adanya UU 13/2003 dan UU 6/2023. Rumusnya ada tiga, sepanjang tidak dihapus, diubah dan ditambah aturan lain maka UU 13/2003 tetap berlaku begitu juga sanksi pidana. Untuk membacanya harus disandingkan,” jelasnya.
Ultimum remedium
Lebih lanjut Faisal berpandangan, sanksi pidana hubungan ketenagakerjaan terbagi menjadi tiga. Yakni tindak pidana kejahatan, tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana denda. Dalam penegakannya, hukum pidana ketenagakerjaan merupakan upaya akhir atau ultimum remedium.
“Dengan demikian, konsep membangun hubungan industrial itu para pihak bersinergi untuk bersama-sama bangun hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai hukum pidana yang ada saat ini cenderung terlalu ketat pengaturannya. Menurutnya, ikatan antara pekerja dan pemberi kerja harus bersifat bersifat seimbang.

Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa. Foto: RES
Selain itu, dia juga memaparkan tidak semua permasalahan industrial tersebut diselesaikan melalui hukum pidana. Seharusnya, menurut Eva sanksi pidana dibatasi pada saat kondisi yang membahayakan nyawa dan tubuh. Menurutnya, sudut pandang hukum pidana dalam penanganan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan harus ada di akhir.
“Ultimum remedium saat tidak ada lagi sarana lain menyelesaikan permasalahan. Alur penyelesaian memperbaiki hubungan buruh dan pengusaha dengan baik merupakan inti dari penyelesaian permasalahan,” papar Eva.
Sementara, Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2006-2016, Juanda Pangaribuan menyampaikan hukum pidana ketenagakerjaan berhubungan dengan pemogokan tenaga kerja. Dia menjelaskan pemogokan kerja merupakan hak normatif tenaga kerja namun bukan langkah pertama penyelesaian perselisihan melainkan upaya akhir. Setidaknya menurut Juanda terdapat perbedaan penyelesaian perselisihan melalui kepolisian dengan musyawarah.
“Secara substansi mogok kerja adalah hak tidak boleh dihalangi siapa pun. Tapi, perlu diingat bahwa ada hak orang lain yang dimiliki pengusaha,” papar Juanda.

Juanda Pangaribuan saat menjelaskan soal hukum pidana terkait dengan pemogokan tenaga kerja. Foto: RES
Menurutnya, mogok kerja tidak dapat dilakukan setiap waktu dan terdapat persyaratan seperti diawali perundingan yang gagal atau deadlock antara pekerja dan pengusaha. Kemudian, deadlock juga harus dilakukan secara tertulis. Deadlock ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi sebelum pekerja melakukan mogok kerja.
Baginya, mogok kerja yang diatur harus dilakukan secara terencana dan didahului informasi. Mogok kerja yang dilakukan secara spontan dilarang dalam perundang-undangan. Jika mogok kerja memenuhi ketentuan maka dilarang mutasi maupun PHK kepada pekerja.
“Kalau mogok tidak sah berisiko bagi pekerja didiskualifikasi mangkir yang bisa PHK kalau 2-3 kali dipanggil mangkir,” pungkas Juanda.
















