Memahami Kemungkinan Penggunaan Gugatan In Rem
Resensi

Memahami Kemungkinan Penggunaan Gugatan In Rem

Salah satu karya yang terbit pada momentum yang pas, ketika DPR dan Pemerintah intens membahas RUU Perampasan Aset.

Muhammad Yasin
Bacaan 3 Menit
Hukumonline
Hukumonline

Sebelum membaca lebih lanjut buku ini, ada satu hal penting yang perlu diperhatikan. Isi buku ini ditulis jauh sebelum aksi demonstrasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Senayan pada Agustus 2025. Aksi tersebut berhasil memberikan tekanan politik sehingga beberapa pimpinan DPR berjanji mengesahkan RUU Perampasan Aset pada Desember 2026. Janji itu disertai kesediaan mundur jika RUU Perampasan Aset tidak jadi disahkan.

Tidak ada yang bisa menjamin janji politik semacam itu sungguh-sungguh ditepati. Satu hal yang pasti, proses pembahasan RUU Perampasan Aset sedang berjalan, sejumlah ahli diundang, dan beberapa perwakilan lembaga dimintai masukan.

Sejauh ini, perdebatannya berkisar pada cara perampasan aset dilakukan serta batasan atau cakupan aset yang dapat dirampas. Perampasan aset berpotensi melanggar hak asasi manusia jika dilakukan tanpa kehati-hatian dan tidak berbasis mekanisme hukum yang jelas.

Sebelum proses pembahasan RUU Perampasan Aset dikebut di Senayan, buku Mengejar Aset Koruptor: Strategi Gugatan In Rem bagi Pemulihan Keuangan Negara terbit. Karya yang ditulis oleh seorang hakim, Syofia Marlianti Tambunan, ini hadir pada momentum yang pas sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi.

Meskipun buku ini diterbitkan oleh Rajagrafindo Persada pada Juli 2026, penulisannya sudah berlangsung setahun sebelumnya. Syofia mempertahankan disertasi doktor ilmu hukumnya pada Oktober 2025, setahun sebelum aksi AMPB dan elemen lainnya di DPR. Disertasi itulah yang kemudian diadaptasi menjadi buku yang kini ada di hadapan pembaca. Jadi, tidak mengherankan jika saran penulis buku ini adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang gugatan in rem (hlm. 166), bukan menyusun RUU.

Saran penulis bukannya tidak dilandasi argumentasi. Kebutuhan atas pengaturan gugatan in rem di Indonesia memang nyata dan mendesak. Selama ini, pendekatan proses hukum pidana yang berfokus pada penghukuman pelaku tindak pidana korupsi (in personam) tidak sepenuhnya berhasil jika diukur dari tujuan memulihkan keuangan negara.

Merujuk pada sejumlah data, dalam kasus pidana ekonomi skala besar, uang negara yang dapat dipulihkan ternyata hanya sekitar dua persen. Meskipun persentase ini bisa berubah, penulis sampai pada simpulan bahwa menemukan upaya yang tepat untuk mengembalikan kerugian keuangan negara merupakan hal yang sangat mendesak. Salah satunya, menurut penulis, adalah melalui gugatan in rem (hlm. 4).

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info