Pada Selasa-Jumat, 10-13 September 2024, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) bersama Asosiasi Studi Sosio-legal Indonesia (ASSLESI) menyelenggarakan Training on Socio-legal Approach in Criminal Law. Pelatihan ini diikuti oleh pengajar hukum pidana dan aparat penegak hukum. Salah satu tujuan training memahami KUHP Nasional dengan pendekatan socio-legal. Tulisan ini lahir dari hasil diskusi dan refleksi selama pelatihan, yang menawarkan perspektif memahami KUHP Nasional melalui pendekatan socio-legal.

Istilah Socio-Legal
Socio-legal merupakan istilah yang pertama kali dipopulerkan di Inggris, merujuk pada pendekatan interdisipliner dalam memahami hukum. Studi ini berkembang dari kebutuhan sekolah-sekolah hukum di Inggris untuk mengintegrasikan kajian interdisipliner dalam ilmu hukum. Di Amerika, pendekatan serupa dikenal dengan istilah “law and society”. Sementara di Indonesia, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, digunakan istilah “hukum dan masyarakat”.
Secara etimologis, socio-legal adalah pendekatan interdisipliner yang tidak hanya melihat hukum dari kacamata hukum semata, tetapi juga melalui perspektif ilmu lain. Menurut Banakar, socio-legal merupakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan studi hukum dengan ilmu sosial, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, untuk memahami bagaimana hukum diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Esensi pendekatan socio-legal melihat interaksi hubungan hukum dan masyarakat serta bagaimana hukum dipraktikkan, diterima, atau diubah oleh dinamika sosial dan politik yang ada.
Baca Juga:
- Begini Arah Politik Hukum KUHP Nasional
- Beragam Usul Mahkamah Agung Untuk Rancangan KUHAP
- Perkembangan Hukum Acara Pidana Perlu Segera Diatur dalam Rancangan KUHAP
Penelitian Hukum
Secara epistemologi, ilmu hukum terdiri dari dua kamar. Pertama, hukum dalam arti dogma atau yang biasa disebut law in the books. Kedua, hukum dalam arti kenyataan atau law in action. Hukum dalam arti norma berfokus pada nilai-nilai, asas-asas, hingga ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, hukum dalam arti kenyataan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan bekerja dalam masyarakat.
Melihat epistemologi ilmu hukum di atas, pada umumnya metode penelitian hukum di Indonesia dibagi menjadi dua. Pertama, metode penelitian doktrinal yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif (black-letter approach). Kedua, metode penelitian non-doktrinal yang biasa disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada kamar pertama yaitu hukum sebagai dogma. Sedangkan penelitian hukum empiris meneliti hukum dalam kamar kedua yaitu hukum dalam kenyataan (law in action).
Namun, dimungkinkan penggabungan kedua metode di atas. Hal ini dilakukan guna menjawab kompleksitas masalah hukum, sehingga kemudian muncul istilah penelitian hukum “yuridis-empiris”. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi hukum sekaligus melihat efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.
















