Kita sudah mengenal istilah corporate social responsibility (CSR). Syamsudin menegaskan, tak hanya di ranah sosial, perusahaan juga kudu bertanggung jawab di bidang lingkungan (environtment). Ratna menambahkan, dana sisihan untuk CSER harus ditampilkan dalam laporan keuangan. Namun, secara akuntansi, tidak bisa diakui sebagai biaya (expense).
Namun, Syamsudin masih mengaku gamang mencari sanksi yang tegas. Kewajiban tanpa sanksi normanya akan lemah. Kami masih mencari cantolan ketentuan perundangan yang berlaku. Apakah cukup memakai perundangan tentang lingkungan hidup?
Rapat Umum Pemegang Saham
Jika selama ini Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dianggap forum tertinggi, justru RUU ini membongkar hal itu. Selama ini kita menganggapnya yang tertinggi. Padahal RUPS tidak mendelegasikan wewenang apapun baik kepada dewan direksi maupun komisaris, ujar Ratna. Ratna menambahkan, posisi rapat direksi sejajar dengan rapat komisaris.
Dalam RUPS, berlaku satu saham satu suara. Semua hak pemegang saham sama. Tak ada yang diistimewakan. Praktek sebelumnya yang menomorsatukan pemegang saham tertentu sangat merugikan, ujar Ratna.
Seperti yang telah dijalani, jenis RUPS ada dua macam. Pertama, RUPS tahunan yang wajib. Kedua, RUPS yang sewaktu-waktu diperlukan atau yang selama ini dikenal RUPS Luar Biasa (RUPSLB). Rapat jenis kedua ini misalnya membahas perubahan AD perseroan, atau pergantian direksi dan komisaris. Dalam setahun, dibolehkan merombak AD tiga kali.
Mekanisme pemanggilan RUPS lewat surat kabar yang dilakukan oleh dewan direksi. Jika belum sesuai kuorum, pemanggilan kedua oleh komisaris. Jika belum juga memenuhi kuorum, direksi dan komisaris mengajukan ke pengadilan. Asal ada notulen rapat pertama dan kedua. Pengadilan menetapkan jumlah kuorum yang baru, jelas Ratna. Setelah itu, baru diumumkan undangan rapat ketiga dengan ketentuan kuorum sesuai putusan pengadilan.
Jika RUU PT ini disahkan, perusahaan tak perlu tergesa-gesa menyesuaikan diri. Menurut Sutjipto, ada waktu adaptasi selama setahun. Jadi, masih ada waktu mengubah AD perseroan sesuai dengan UU PT yang baru, tukas notaris senior ini.
