Ada kekeliruan yang masih sering muncul ketika seorang advokat mendampingi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Advokat kerap dipandang sebagai bagian dari orang yang dibelanya. Ketika terdakwa dituduh melakukan korupsi, advokatnya dianggap membela korupsi. Ketika seseorang didakwa melakukan kejahatan yang menimbulkan kemarahan publik, advokat yang membelanya pun tidak jarang ikut ditempatkan di sisi yang sama.

Pandangan demikian keliru dalam memahami fungsi advokat dalam sistem peradilan pidana.
Advokat tidak membela tindak pidana yang didakwakan kepada kliennya. Advokat juga tidak identik dengan orang yang dibelanya. Dalam perkara pidana, fungsi advokat setidaknya harus dipahami dalam tiga lapis kepentingan: to defend the interest of the Constitution, to defend the interest of the law, and to defend the legal interest of the accused person.
Meski ketiga fungsi tersebut saling berkaitan, namun penempatan dan urutannya sangatlah penting. Sebab pembelaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme untuk menjaga konstitusi dan memastikan hukum tetap bekerja ketika negara menggunakan kekuasaannya terhadap seseorang.
Negara Hukum dan Kekuasaan untuk Menghukum
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah bahwa seluruh tindakan negara harus dilakukan berdasarkan hukum dan tunduk pada hukum. Prinsip ini menjadi sangat penting dalam hukum pidana karena di bidang inilah negara mempunyai kekuasaan yang sangat besar terhadap warga negara.
Melalui aparat penegak hukum, negara dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, penuntutan, hingga meminta pengadilan menjatuhkan pidana yang merampas kemerdekaan seseorang. Kekuasaan sebesar itu tidak mungkin dibiarkan berjalan tanpa batas.
Hukum acara pidana pada dasarnya hadir untuk mengatur bagaimana negara boleh menggunakan kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, hukum acara pidana merupakan instrumen untuk membatasi negara dalam proses menghukum seseorang.
To Defend the Interest of the Constitution
Fungsi pertama advokat dalam perkara pidana adalah to defend the interest of the Constitution.
Konstitusi menghendaki adanya negara yang dijalankan berdasarkan hukum. Karena itu, ketika seorang advokat mempersoalkan penangkapan yang tidak sah, penahanan yang tidak memenuhi persyaratan hukum, penggeledahan yang dilakukan secara melawan hukum, atau alat bukti yang diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, yang sedang dipertahankan sesungguhnya bukan semata-mata kepentingan pribadi seorang tersangka. Yang sedang diuji adalah apakah negara telah menggunakan kewenangannya sesuai dengan batas - batas yang yang diperkenankan dan diberikan oleh hukum.

















