Karena itu Advokat merupakan salah satu mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara dalam proses pidana.
Justru di sinilah salah satu ukuran negara hukum dapat dilihat. Negara hukum tidak hanya diuji ketika hukum diberikan kepada mereka yang dianggap baik atau memperoleh simpati masyarakat. Negara hukum diuji ketika orang yang paling tidak populer sekalipun tetap memperoleh hak untuk dibela dan memperoleh proses peradilan yang adil. Hak tersebut tidak diberikan karena negara menyetujui perbuatannya, tetapi karena negara terikat oleh konstitusinya sendiri.
To Defend the Interest of the Law
Fungsi kedua adalah to defend the interest of the law.
Seseorang tidak dapat dipidana hanya karena penyidik meyakininya bersalah. Ia juga tidak dapat dipidana semata-mata karena opini publik telah menjatuhkan vonis terhadapnya. Dalam proses pidana, tuduhan harus dibuktikan. Ada unsur tindak pidana yang harus dipenuhi. Ada alat bukti yang harus diuji. Ada tata cara memperoleh bukti yang harus diperhatikan. Ada hak tersangka dan terdakwa yang harus dihormati. Dan diujung, ada hakim yang harus menilai apakah dakwaan yang dikenakan benar-benar terbukti berdasarkan hukum.
Di dalam proses itulah advokat menjalankan fungsi pembelaannya.
Ketika advokat menguji keterangan saksi, mengkritik alat bukti, mempertanyakan konstruksi dakwaan, mengajukan saksi atau ahli, atau menyampaikan argumentasi bahwa suatu unsur tindak pidana tidak terbukti, tindakan tersebut bukanlah upaya untuk mengganggu penegakan hukum. Justru itulah bagian dari penegakan hukum.
Proses peradilan pidana tidak dibangun dengan asumsi bahwa penyidik dan penuntut umum selalu benar, sebagaimana tidak pula dibangun dengan asumsi bahwa advokat selalu benar. Sistem peradilan menyediakan ruang bagi setiap pihak untuk mengajukan dan menguji argumentasinya, sementara hakim secara independen memberikan penilaian. Oleh karenanya, perbedaan pendapat antara penuntut umum dan advokat harus dipandang sebagai sesuatu yang normal dan wajib hukumnya dalam sebuah proses peradilan.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan: “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Penjelasan pasal tersebut bahkan menegaskan bahwa advokat merupakan salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, advokat tidak berada di luar sistem penegakan hukum. Ia merupakan bagian dari sistem tersebut.
Konsekuensinya, sebuah sistem peradilan pidana yang sehat tidak cukup hanya membutuhkan hakim yang independen dan berwibawa serta penuntut umum yang profesional dan independen. Sistem tersebut juga membutuhkan advokat yang bebas dan mandiri.

















