Pasal 310 KUHP (1) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
Pasal 311 KUHP (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 316 KUHP Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam Bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pegawai negeri pada waktu atau karena menjalankan tugas yang sah. |
Hendrayana mengatakan pengajuan judicial review ini bertujuan untuk melindungi para wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pasal-pasal itu selama ini selalu menjadi momok bagi jurnalis, ujarnya. Memang, kenyataannya, yang dirugikan bukan hanya Risang atau Bersihar saja. Berdasarkan catatan LBH Pers, dalam kurun waktu satu tahun, Mei 2007-Mei 2008, tercatat ada sebelas kasus pidana yang menimpa jurnalis maupun media terkait pemberitaan.
Selain itu, Hendrayana mengharapkan setelah permohonannya dikabulkan tak ada lagi perdebatan mengenai UU Pers lex specialis dari KUHP atau bukan. Karena, bila permohonan ini dikabulkan maka pihak-pihak yang lebih sering menggunakan KUHP dibanding UU Pers tak akan bisa berdalih lagi. Mau tidak mau, mereka harus menggunakan UU Pers. Karena rujukannya hanya itu, jelasnya.
Minta Konstitusional Bersyarat
Uniknya, meski pasal yang akan diajukan oleh Risang dan Bersihar berada dalam satu permohonan, Hendrayana akan menerapkan strategi yang berbeda. Draft permohonan memang sudah siap, namun Hendrayana mengaku masih akan mencoba untuk memperbaikinya.
Hendrayana memaparkan tiga pasal yang dimohonkan oleh Risang tak perlu dibatalkan seluruhnya. Ia lebih memilih agar ketiga pasal itu dinyatakan conditionally constitutional atau konstitusional bersyarat. Ketiga pasal itu bisa tetap eksis tetapi dengan syarat, profesi wartawan dikecualikan. Agar MK mengecualikan pasal-pasal itu bagi wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik, tuturnya.
Sedangkan untuk Pasal 207, permintaan agar dibatalkan merupakan harga mati. Pasal itu (Pasal 207,red) harus dicabut, tegas Hendrayana.
Dua Pendapat
Dihubungi terpisah, Mantan Staf Ahli MK Irman Putra Sidin mengemukakan pendapatnya mengenai permintaan conditionally constitutional. Menurutnya, ada dua pendapat mengenai hal itu. Khususnya, terkait permintaan itu bisa masuk dalam petitum permohonan atau tidak.
