Pendapat pertama, lanjut Irman, adalah menolak permintaan conditionally constitutional berada di petitum. Ini adalah pandangan konservatif, ujarnya kepada hukumonline. Rujukannya adalah UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK yang meminta agar materi muatan dalam pasal, ayat atau bagian dalam UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Bertentangan dengan UUD 1945 diartikan dengan definisi yang kaku.
Sedangkan pendapat kedua, cenderung membolehkannya. Irman mengaku setuju dengan pendapat ini. MK saja bisa memutus di luar yang diminta. Berarti pemohon juga bisa meminta di luar ketentuan yang ada, jelasnya. Lagipula, lanjut Irman, sepanjang sejarah MK tak ada permohonan dinyatakan NO (tak dapat diterima) karena petitumnya aneh. Apalagi, menurut Irman amar putusan MK cukup beragam. Ada menolak, mengabulkan, atau mengabulkan sebagian. Sehingga semuanya tergantung kepada para hakim konstitusi.
