Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong melalui tim penasihat hukumnya resmi mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dugaan tindak pidana korupsi impor gula. Memori banding resmi disodorkan tim penasihat hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti ke Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Senin (28/7/2025) kemarin.
Ketua Tim Penasihat Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir mengatakan ada sejumlah argumentasi yang dijadikan dalil dalam memori banding kliennya. Harapannya memori banding yang diajukan tim penasihat hukum Tom Lembong dapat ditelaah secara optimal oleh hakim pengadilan tinggi Daerah Khusus Jakarta, bukan semata hanya mengandalkan resume atau ringkasan persidangan semata.
“Kalau hanya membaca resume, cerita bisa menjadi bias. Kami berharap hakim tinggi membaca langsung semua fakta persidangan karena itu lebih mempresentasikan apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Ari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/7/2025).
Baca juga:
- Ajukan Banding, Penasihat Hukum Tom Lembong Ungkap Kejanggalan Putusan Hakim
- Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea
- Tom Lembong: Tuntutan Jaksa Tidak Sesuai Fakta Persidangan
- Tom Lembong Dituntut 7 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula
Memori banding yang disusun tim kuasa hukum Tom Lembong dilakukan secara komprehensif, demi meluruskan kekeliruan dalam putusan pengadilan tipikor. Kemudian memberikan pemahaman yang benar atas konteks kebijakan publik yang diambil Lembong saat menjabat. Tim penasihat hukum pun mengunggah seluruh dokumen dan rekaman persidangan ke kanal publik sebagai bentuk transparansi.
Ari menjelaskan perkara yang menjerat kliennya bukan perkara hukum yang kompleks. Tuduhan terhadap Lembong mengenai perbuatan melawan hukum dapat dijelaskan secara terang benderang berdasarkan fakta persidangan. Salah satu poin utama dalam memori banding adalah membantah tuduhan terhadap kliennya melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat pidana.
Menurutnya tak ada sama sekali niat jahat alias mens rea dalam tindak pidana Tom Lembong. Semua kebijakan yang ditempuh dan diambil semasa Tom Lembong menjabat Menteri Perdagangan dilakukan secara transparan. “Kalaupun ada pelanggaran, sifatnya administratif, bukan pidana,” katanya.
















