Minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan DPR ataupun pemerintah terus menjadi sorotan. Seban, produk legislasi yang dihasilkan berujung diuji materil atau formil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Penyebabnya, antara lain keterlibatan partisipasi publik secara bermakna tidak dijalankan dengan baik oleh pembentuk UU.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Muhammad Nur Sholikin mengatakan terdapat sejumlah tantangan bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasinya dalam proses legislasi ataupun kebijakan. Pertama, adanya jarak antara pembentuk UU dan pemegang kebijakan dengan masyarakat menjadi salah satu kendala. Padahal, sudah menjadi kewajiban pembentuk UU melibatkan peran serta masyarakat untuk memberi masukan dan pandangannya sebagaimana diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.
Kedua, proses legislasi yang kerap didominasi oleh para elitis politik. Menjadi rahasia umum, pembahasan RUU terjadi adanya setengah kamar. Kemudian, dalam proses pembahasan, partisipasi masyarakat menyempit karena pembahasan RUU yang terburu-buru dan malah semakin tertutup. Kecenderungan pembahasan RUU setelah pemerintah menyampaikan pendangannya, DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) dengan jumlah anggota setengah dari jumlah anggota komisi.
Baca Juga:
- Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi Dinilai Makin Menyempit
- Pemanfaatan Teknologi dalam Hukum Acara Perdata Sebuah Keniscayaan
- RUU Hukum Acara Perdata Perlu Mengadopsi Sistem Peradilan Elektronik
Berbeda dengan sebelumnya, Komisi membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah. Sementara Panja hanya membahas isu atau DIM yang mengalami deadlock di tingkat pembahasan. Ketiga, praktik partisipasi yang kurang bermakna. Partisipasi yang dilakukan pembentuk UU dengan mengundang elemen masyarakat sebatas formalitas prosedural.
“Jadi ini semakin menjadi persoalan bisa jadi muncul praktik-praktik yang kurang baik dalam proses pembentukan UU nanti,” ujar Muhammad Nur Sholikin dalam dalam sebuah diskusi secara virtual bertajuk “Meaningful Participation: Challenges and Opportunities in Expanding Civic Space”, Selasa (7/6/2022).
Peneliti Senior Pusat Studi Kebijakan Hukum Indonesia (PSHK) ini menilai sejumlah tantangan yang ada lantaran proses legislasi didominasi politik elit. Karenanya, membutuhkan kreativitas, elaborasi, dan kolaborasi dari berbagai kalangan untuk menjaga ruang partisipasi publik. Setidaknya menjadikan berbagai tantangan menjadi sebuah strategi dalam mengatasi berbagai kendala yang ada demi mendapat penjelasan dan hak untuk didengar secara serius oleh pemerintah dan DPR.
“Kami bersama PSHK mendorong ruang-ruang partisipasi agar terbuka dengan memanfaaatkan kemajuan teknologi dan membuka ruang masyarakat sipil,” ujarnya.
Menurutnya, perkembangan teknologi dan informasi harus dimanfaatkan betul dalam memunculkan model-model partisipasi publik. Menurutnya dengan teknologi bisa menggalang dukungan dan informasi relatif lebih cepat dan mudah. Tapi memang kendala jarak dengan pembuat kebijakan mengharuskan adanya lobi dan pertemuan intensif.
“Persoalannya tak hanya bagaimana mendapat dukungan dan menggerakan masyarakat sipil, tapi bagaimana strategi menyuarakan aspirasi untuk mengkomunikasikan ide dan gagasannya.”
Penyandang disabilitas jadi subjek
Chairperson Indonesian Association of Women with Disabilities, Maulani A Rotinsulu menyoroti dari kepentingan kelompok penyandang disabilitas. Dia berharap adanya sikap pemerintah yang mengedepankan pada masyarakat, tidak pada profesi pekerjaannya. Baginya, penyandang disabilitas harus menjadi subjek dalam pengambilan kebijakan dengan pendekatan individu ataupun kelompok.
Menurutnya, kelompok penyandang disabilitas pun mendorong keterlibatan partisipasi masyarakat bermakna. Setidaknya adanya kesetaraan perlakuan yang sama. Dia menerangkan keterlibatan penyandang disabilitas didorong oleh inisiatif organisasi penyandang disabilitas. Kendati dalam beberapa tahap amat sulit dan diperlukan kekuatan civil society organization untuk mendukung gerakan yang inklusif ini, Terutama bagi pihak yang mempunyai lintasan kepentingan, memutuskan bersama atau bertindak bersama dapat menjadi pilihan-pilihan.
“Tapi, kata Maulani, karena pendekatan keberpihakan saat ini masih menjadi prioritas untuk melihat masyarakat memahami pendekatan-pendekatan yang partisipatif dari dan untuk penyandang disabilitas. “Kebutuhan untuk deciding together agar keputusan untuk satu pihak tidak malah mendiskriminasi pihak yang lain,” katanya.