Menafsirkan Dasar Penjatuhan Putusan Lepas dalam KUHAP Baru
OPINI

Menafsirkan Dasar Penjatuhan Putusan Lepas dalam KUHAP Baru

Pasal 244 ayat (3) KUHAP baru menegaskan dasar penjatuhan putusan lepas adanya dasar peniadaan pidana atas perbuatan terdakwa yang terbukti. Penafsiran frasa ini harus dikaitkan dengan konstruksi alasan penghapus pidana dalam KUHP Nasional baik berupa alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, maupun alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pelaku.

•Bacaan 5 Menit
RM
Penulis Opini

Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) mengalami pergeseran dasar normatif dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru. Pasal 191 ayat (2) KUHAP lama menetapkan bahwa hakim menjatuhkan putusan lepas apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Sementara Pasal 244 ayat (3) KUHAP baru merumuskannya secara berbeda di mana putusan lepas dijatuhkan apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti, namun terdapat dasar peniadaan pidana atas perbuatan tersebut.

Rafi Muhammad Ave. Foto: Istimewa
Rafi Muhammad Ave. Foto: Istimewa

Pergeseran frasa dari "perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana" menjadi "terdapat dasar peniadaan pidana" memiliki implikasi dogmatis yang perlu ditafsirkan. Dengan itu perlu ditafsirkan, bagaimana dasar penjatuhan putusan lepas dalam KUHAP baru memengaruhi pembedaan antara putusan bebas dan putusan lepas, terutama ketika hakim menemukan fakta bahwa perbuatan terdakwa hanya berada dalam ranah melawan hukum perdata.

Dasar Penjatuhan Putusan Lepas: Perbandingan Normatif KUHAP dan KUHAP Baru

Dalam perspektif dogmatika hukum pidana, penjatuhan putusan lepas berkaitan erat dengan konsep alasan penghapus pidana. Prof. Moeljatno menegaskan bahwa unsur sifat melawan hukum merupakan syarat mutlak dari setiap tindak pidana. Apabila unsur melawan hukum terpenuhi bersama unsur-unsur lainnya dan kesalahan terdakwa juga terbukti, maka putusannya adalah pemidanaan. Apabila unsur melawan hukum tidak terbukti, putusannya adalah bebas (vrijspraak). Namun apabila ada alasan penghapus pidana yang menghapus sifat melawan hukum itu, tindak pidana yang didakwakan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga putusannya bukan bebas, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum.

Rumusan Pasal 191 ayat (2) KUHAP lama menggunakan frasa "perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana." Frasa tersebut dalam praktik ditafsirkan secara luas, sehingga mencakup situasi di mana hakim menemukan perbuatan terdakwa hanya memenuhi unsur melawan hukum perdata (onrechtmatigheid), bukan melawan hukum pidana (wederrecht elijkheid). Kondisi demikian menjadi salah satu dasar penjatuhan putusan lepas di bawah rezim KUHAP lama, karena perbuatan yang hanya bersifat melawan hukum perdata dianggap "tidak merupakan suatu tindak pidana."

KUHAP baru mengubah orientasi tersebut. Pasal 244 ayat (3) KUHAP baru tidak lagi menggunakan frasa yang luas, melainkan menetapkan secara spesifik bahwa dasar penjatuhan putusan lepas adalah adanya "dasar peniadaan pidana" atas perbuatan yang terbukti. Penggunaan frasa ini secara langsung menyambungkan putusan lepas pada konstruksi hukum pidana materiil yakni alasan penghapus pidana yang diatur dalam KUHP Nasional (vide Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).

Penafsiran "Dasar Peniadaan Pidana" dalam KUHAP Baru

Frasa "dasar peniadaan pidana" dalam Pasal 244 ayat (3) KUHAP baru merujuk pada alasan penghapus pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional. Alasan penghapus pidana terbagi dalam dua kelompok. Pertama, alasan pembenar (Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHP Nasional), yang mencakup antara lain keadaan memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), pelaksanaan ketentuan perundang-undangan, dan pelaksanaan perintah jabatan. Alasan pembenar mengakibatkan hapusnya sifat melawan hukum perbuatan. Kedua, alasan pemaaf (Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 KUHP Nasional), yang mencakup antara lain ketidakmampuan bertanggung jawab dan daya paksa. Alasan pemaaf tidak menghapus sifat melawan hukum perbuatan, melainkan menghapus kesalahan pelaku.

Secara kontekstual, terdapat urutan analisis yang dapat dilakukan hakim berdasarkan KUHAP baru. Apabila unsur melawan hukum pidana (wederrec htelijkheid) tidak terbukti, maka putusannya adalah bebas. Apabila terbukti, hakim kemudian meneliti apakah terdapat alasan penghapus pidana. Apabila ada alasan pembenar, sifat melawan hukum perbuatan menjadi hapus, sehingga putusannya adalah lepas. Apabila ada alasan pemaaf, kesalahan pelaku menjadi hapus, sehingga putusannya juga lepas. Apabila tidak ada alasan penghapus pidana sama sekali, putusannya adalah pemidanaan.

kuhapputusanhukum pidana
Rafi Muhammad Ave

Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info