Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia

Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah menjadi pembicaraan selama beberapa tahun terakhir. Apalagi setelah diluncurkannya sebuah chatbot berbasis AI yang mampu menjawab pertanyaan tertulis dan menghasilkan teks mirip buatan manusia. Perkembangan tersebut juga terjadi di berbagai platform berbasis AI. Teknologi ini membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan mulai dari membuat presentasi, mengedit video atau musik, hingga meringkas teks yang panjang.

Perkembangan tersebut memunculkan optimisme bahwa AI dapat berkembang lebih baik di era digital ini. Walaupun demikian, AI juga memiliki kelemahan-kelemahan tersendiri sama seperti perkembangan teknologi lainnya. Misalnya, penggunaan chatbot berbasis AI yang tidak bertanggung jawab dapat mengarah pada plagiarisme. Penggunaan suara dan video pada aplikasi berbasis AI pun dapat menghasilkan informasi yang menyesatkan (hoax). Kerugian akibat penggunaan AI yang tidak etis bisa begitu tidak terduga di masa depan. Oleh karena itu, regulasi yang kuat terhadap AI sangat penting.

Baca juga:

• Menlu RI Sampaikan 3 Langkah Pastikan Teknologi Bukan Ancaman Demokrasi
• Didukung Mayoritas, Parlemen Eropa Mengesahkan Regulasi AI Pertama di Dunia
• Penggunaan AI Marak, Kominfo Godok Aturan AI

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2023 akhirnya memiliki ketentuan yang merespon perkembangan AI yang cepat. Isinya mengatur penggunaan kecerdasan buatan secara khusus denganSurat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Edaran ini berfungsi sebagai pedoman untuk menggunakan kecerdasan buatan secara etis. Dokumen ini akan menjadi referensi bagi para pelaku usaha, terutama dalam menyusun kebijakan internal pemanfaatan AI.

Ada sembilan nilai etika yang harus dipertimbangkan seperti inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, demokrasi, transparansi, kredibilitas & akuntabilitas, perlindungan data pribadi, pembangunan & keberlanjutan lingkungan, dan hak kekayaan intelektual. Surat Edaran memang tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meski dokumen ini hanya berfungsi sebagai pedoman yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Surat Edaran tetaplah penting.

Pada praktiknya, Surat Edaran berfungsi untuk memberikan penjelasan tentang masalah-masalah tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Terutama dalam merespon permasalahan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Pertama, surat edaran memberikan penjelasan terbaru mengenai masalah-masalah tersebut kepada masyarakat. Kedua, surat edaran menunjukkan sikap pemerintah terhadap suatu masalah tertentu. Terakhir, Surat Edaran menjadi dasar untuk arah pembentukan instrumen hukum di masa depan.

Pertanyaannya, apakah Surat Edaran yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah cukup untuk mengatur AI di Indonesia? Banyak pendapat dari ahli dan pengembang AI mengenai pentingnya mengatur AI. Hal itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Saat ini tantangannya adalah soal bagaimana AI seharusnya diatur.

Merujuk ke negara lain, Uni Eropa baru-baru ini mengeluarkan versi terbaru dari Undang-Undang AI Uni Eropa (European Union AI Act). Undang-undang ini ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2024. Isinya fokus pada kerangka pengelolaan risiko dalam menggunakan AI.Selama proses pembuatannya, peraturan ini mendapat banyak kritik dari perusahaan teknologi besar di dunia. Alasannya karena dapat menetapkan standar tingkat kepatuhan yang rumit dalam penggunaan AI.

Meskipun mendapat banyak protes, undang-undang ini akan menjadi regulasi yang mengatur penggunaan AI secara komprehensif. Kehadirannya berpotensi memengaruhi negara-negara lain untuk menjadikannya rujukan. Fenomena ini dikenal sebagai “Brussel Effect”, yaitusaat peraturan yang diterbitkan oleh Uni Eropa memengaruhi pembuatan peraturan untuk hal yang sama di negara lain.

Contohnya pernah terjadi saat peraturan-peraturan pelindungan data pribadi di Eropa menjadi rujukan hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini, Undang-Undang AI Uni Eropa mengatur hal-hal seperti sanksi, ketidakpatuhan, dan pembagian AI berdasarkan risiko. Terdapat tiga jenis klasifikasi risiko untuk AI yang meliputi risiko rendah, risiko terbatas, dan risiko tinggi atau risiko yang tidak dapat diterima.

Singkatnya, risiko rendah seperti filter kamera dalam sebuah aplikasi media sosial yang sudah sering digunakan oleh masyarakat luas. Risiko tinggi adalah ketika AI digunakan dalam industri yang memiliki risiko tinggi dan dibutuhkan oleh publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Negara lain yang juga dalam proses mengatur AI secara lebih komprehensif adalah Tiongkok. Saat ini Tiongkok telah menjadi salah satu negara terdepan dalam pembuatan peraturan mengenai AI. Rangkaian regulasi khusus telah dikeluarkan yang berfokus pada berbagai aktivitas berkaitan dengan AI seperti Generative AI, Rekomendasi Algoritma, dan Inovasi dan Pengembangan AI di Tiongkok.

Sama seperti di Indonesia, Tiongkok sebenarnya telah memiliki regulasi terpisah mengenai aktivitas lain yang melibatkan teknologi digital seperti pelindungan data pribadi, keamanan siber, dan e-commerce. Walaupun demikian, pemerintah Tiongkok tetap memilih untuk menerbitkan undang-undang khusus untuk mengatur AI.

Hal yang menarik dari perkembangan peraturan AI di Tiongkok adalah berbagai peraturan telah diterbitkan di di tingkat nasional, regional, dan lokal. Sebagai contoh di tingkat lokal adalah Peraturan Shanghai tentang Pengembangan Industri AI (Shanghai AI Regulations). Pendekatan peraturan di tingkat lokal ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara pentingnya peraturan dan inovasi dalam pengembangan AI. Ini memberikan fleksibilitas tertentu untuk mendorong pengembangan AI di tingkat lokal.

Mengingat perkembangan AI yang cepat, pemerintah Indonesia harus siap untuk mengembangkan seperangkat peraturan sepadan. Ini demi memastikan penggunaan kecerdasan buatan yang aman dan etis di Indonesia. Pemerintah dapat melihat pengembangan regulasi kecerdasan buatan di Uni Eropa dan Tiongkok dari dua sudut pandang.

Pertama, kenyataan bahwa Indonesia jauh tertinggal dalam regulasi AI. Sebenarnya, Indonesia memiliki visi tentang AI untuk tahun 2020 - 2045 yang dikeluarkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Studi tersebut menjelaskan penilaian umum tentang kecerdasan buatan. Baik Surat Edaran Kemenkominfo yang sudah ada maupun studi BPPT tersebut dapat menjadi titik awal dari regulasi AI.

Penting untuk menyeimbangkan antara pembatasan dan penggunaan teknologi terkait kecerdasan buatan secara legal. Di sisi lain perlu tetap mempertahankan fleksibilitas untuk mendorong inovasi dalam pengembangan industri AI di Indonesia. Regulasi yang mengikat dapat mendorong kepastian hukum yang akan mendukung berkembangnya industri AI.

Kedua, perkembangan peraturan AI di negara lain tidak sepenuhnya menjadi kekurangan bagi Indonesia. Memanfaatkan peraturan yang sudah ada sebagai referensi sebenarnya adalah pendekatan yang efisien dan efektif. Tentu hal ini akan berjalan dengan baik selama mempertimbangkan konteks Indonesia. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, hal ini juga yang terjadi saat peraturan mengenai pelindungan data pribadi berlaku di dunia maupun Indonesia. Mengadopsi aspek regulasi AI di negara lain dengan mempertimbangkan konteks Indonesia dapat menjadi cara yang efektif untuk menyusun regulasi AI—mengingat perkembangan yang cepat ini.

Moses (2007) menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan sistem yang tangguh untuk merespons kemajuan teknologi. Namun, hal ini tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Kolaborasi dan keterlibatan dari lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, bersama dengan masyarakat, akademisi, dan entitas bisnis, akan menjadi penting. Para pemangku kepentingan ini harus memberikan perspektif baru dari waktu ke waktu. Pada intinya, regulasi yang mengikat tentang AI akhirnya akan menjadi penting. Seperangkat regulasi yang mengikat untuk memberikan kejelasan tentang AI diharapkan akan tersedia dalam waktu dekat.

*)Fachry Hasani Habib, S.H., LL.M., Dosen Hukum dan Teknologi Digital, Sekolah Hukum dan Studi Internasional, Universitas Prasetiya Mulya.