Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan terjadi keresahan yang tinggi di masyarakat mengenai praktik outsourcing. Hal ini ia dapatkan berdasarkan hasil pantauannya ke beberapa wilayah di Indonesia.
Muhaimin sendiri tak bisa berbuat banyak. Soalnya ia mengaku Kemnakertrans berada pada posisi dilematis. Di satu sisi serikat pekerja menginginkan adanya pelarangan outsourcing. Namun di sisi lain UU Ketenagakerjaan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melarang keberadaan outsourcing.
Jika aturan tersebut tidak dilaksanakan, Muhaimin khawatir praktik outsourcing yang melanggar hukum akan terus terjadi. Oleh karenanya Muhaimin menekankan pada peningkatan pengawasan terhadap perusahaan outsourcing. Kemudian Muhaimin juga mengatakan agar dilakukan pembatasan terhadap perusahaan outsourcing.
“Menyangkut outsourcing saya setuju harus dilakukan pengawasan seketat-ketatnya, penghentian dan moratorium sementara kepada perizinan usaha baru di bidang outsourcing,” kata Muhaimin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/7).
Muhaimin merujuk praktik yang diberlakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Timur yang telah menerbitkan peraturan untuk moratorium izin perusahaan outsourcing. Hal ini mungkin dilakukan karena kewenangan penerbitan izin perusahaan outsourcing ada di tangan Pemda. Jika terdapat perusahaan outsourcing yang melanggar aturan maka Pemda setempat harus mencabut izin perusahaan outsourcing tersebut.
Untuk memberlakukan moratorium izin perusahaan outsourcing, Muhaimin mengatakan sampai saat ini Kemenakertrans baru menjalin kesepakatan dengan Pemda Jawa Timur untuk memberlakukan moratorium izin outsourcing. “Baru satu provinsi (Jawa Timur,-red) yang mempersiapkan moratorium pelaksanaan outsourcing,” kata Muhaimin kepada hukumonline di Jakarta, Selasa (17/7).
Ketika dimintai komentarnya soal moratorium outsourcing di Jawa Timur, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur, Hari Sugiri, mengatakan pertumbuhan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (PPJP) atau outsourcing luar biasa pesat. Di Jawa Timur, pada tahun 2010 jumlah PPJP sekitar 850 perusahaan dan meningkat menjadi 980 perusahaan pada 2011.
Pada semester pertama tahun 2012 jumlah PPJP meningkat menjadi 1022 perusahaan. Dengan tumbuh suburnya PPJP, status pekerja outsourcing di Jawa Timur ikut bertambah. Saat ini Disnakertrans Jawa Timur mencatat terdapat 112 ribu pekerja outsourcing.
Atas dasar itu, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hari melanjutkan, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, menerbitkan regulasi untuk moratorium izin PPJP. Dengan diterbitkan ketentuan tersebut maka seluruh Disnakertrans kabupaten/kota di Jawa Timur sejak satu bulan lalu sudah tidak lagi menerbitkan izin bagi PPJP yang baru.
“Untuk mengendalikan pertumbuhan perusahaan outsourcing, Gubernur (Jawa Timur,-red) mengeluarkan surat edaran yaitu moratorium terhadap perusahaan-perusahaan PPJP yang ada di Jawa Timur,” kata Hari kepada hukumonline di Jakarta, Selasa (17/7).
Sementara untuk PPJP yang sudah berdiri, Hari mengatakan Disnakertrans melakukan pengawasan secara ketat sampai ke tempat PPJP beroperasi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pengawas ketenagakerjaan di Jawa Timur menurut Hari juga memberi arahan kepada PPJP agar menaati peraturan yang berlaku.
Sampai saat ini menurut Hari, Disnakertrans Jawa Timur sudah melakukan upaya untuk bertindak tegas kepada PPJP yang melanggar aturan dengan cara memberikan sanksi. Moratorium yang diterbitkan itu menurut Hari berlaku untuk semua PPJP baik penyedia jasa pekerja penunjang dan borongan.
Terpisah, Presiden Konfederasi Seluruh Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam moratorium adalah mencabut semua izin penyelenggaraan outsourcing. Dengan begitu hubungan kerja pekerja outsourcing langsung dengan perusahaan pengguna tenaga kerja, tidak lagi melalui outsourcing.
Iqbal mencontohkan, jika moratorium itu berlaku dalam satu tahun, Menakertrans harus merancang Permenakertrans bersama LKS Tripartit Nasional untuk mengatur perusahaan outsourcing. Rancangan Permenakertrans itu menurut Iqbal harus mengacu pada putusan MK terbaru soal outsourcing.
Dalam memberlakukan moratorium, Iqbal berpendapat harus dimulai dari perusahaan BUMN. Pasalnya, banyak BUMN yang menggunakan pekerja outsourcing, bahkan tak jarang penggunaannya menyalahi aturan.
“Jadi bukan sekedar himbauan lisan, itu hanya retorika,” kata Iqbal mengkritik janji yang disuarakan Muhaimin untuk moratorium izin perusahaan outsourcing. Menurut Iqbal harus ada aturan dalam bentuk tertulis agar moratorium tersebut dapat dijalankan.
Senada, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos, mengatakan jika Pemda Jawa Timur mampu menerbitkan aturan untuk moratorium izin perusahaan outsourcing, kenapa Muhaimin tidak dapat melakukan itu. “Jangan cuma lip service, kalau serius, ajak seluruh elemen buruh untuk bahas peraturan outsourcing,” tegas Nining.
Terpisah, Ketua Indonesia Outsourcing Association, Wisnu Wibowo mengaku setuju bila ada penindakan terhadap perusahaan outsourcing yang melanggar aturan. Namun ia menyayangkan bila ada pembuatan kebijakan yang dibuat pemerintah berdasarkan desakan satu kelompok.
“Bila kebijakan itu dibuat berdasarkan peraturan, itu baik-baik saja. Tapi ini kan tidak. Outsourcing ini kan sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan MK menyetujui hal itu,” kata Wisnu kepada hukumonline, Rabu (18/7).
Lebih jauh Wisnu berharap pemerintah mau memikirkan dampak atas rencana moratorium itu. Misalnya soal nasib para pekerja outsourcing. Mengutip data dari serikat pekerja, Wisnu mengatakan ada sekira 40 juta pekerja outsourcing. “Nah kalau outsourcing tidak diperkenankan atau dibubarkan, itu mau kemana pekerja-pekerja outsourcing itu?” pungkasnya.
