Menanggapi pengaduan tersebut, Ali Fikri mengatakan KPK menghormati pelaporan dimaksud dan menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut pelaporan tersebut kepada Komnas HAM sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Ali menyatakan bahwa seluruh pegawai dalam proses alih status menjadi ASN merupakan aset yang berharga bagi KPK. Ia menjelaskan bahwa pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dalam TWK tersebut terdiri atas berbagai jabatan dan lintas unit, mulai dari pengamanan, operator gedung, data entry, administrasi, spesialis, kepala bagian, kepala biro, direktur, hingga deputi.
"Semuanya mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing dalam andil pekerjaan pemberantasan korupsi," ujar Ali.
Para pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat TWK tersebut, kata dia, juga tetap melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing untuk memastikan bahwa pekerjaan pemberantasan korupsi tidak berhenti.
















