Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dipastikan telah final dan disepakati lintas kementerian/lembaga. RPP saat ini tinggal menunggu pengesahan presiden.
"Pembahasan RPP Kesehatan sudah selesai. Pasal-pasal terkait pengendalian tembakau telah final, disepakati antar kementerian dan diserahkan kepada presiden. Tinggal (menunggu) tanda tangan presiden," ujar Ketua Tim Kerja Pengendalian Penyakit Akibat Tembakau Kementerian Kesehatan Benget Saragih saat ditemui Hukumonline, di Jakarta, (21/05/2024).
Menurut Benget, pengesahan RPP Kesehatan tinggal menunggu waktu saja karena sudah di tangan presiden. Penyusunan RPP Kesehatan diamanatkan harus ada satu tahun setelah UU No.17/2024 ditandatangani.
Sejumlah ketentuan dalam RPP Kesehatan sempat menjadi sorotan. Salah satunya terkait pengendalian zat adiktif. Serangkaian ketentuan mencakup produk tembakau dan produk non-tembakau dalam bentuk rokok, rokok elektronik dan produk-produk lain yang mengakibatkan kerugian secara personal maupun publik.
Baca juga :
Ketua Umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan berpendapat bahwa seharusnya pemerintah tidak menyatukan perihal rokok konvensional dan rokok elektrik dalam regulasi tersebut.
"Rokok konvensional dan rokok elektrik memiliki karakteristik dan ekosistem yang berbeda. Rokok konvensional mayoritas menggunakan bahan baku dalam negeri. Rokok konvensional juga termasuk industri padat karya terutama segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT), maka perlu diberi insentif dibanding rokok elektrik yang menggunakan bahan baku dari luar negeri," ujar Henry ketika dihubungi, (22/05/2024).
