Menurut Henry, rokok konvensional telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012. Dengan regulasi tersebut rokok konvensional tidak perlu diubah lagi. Pihaknya khawatir penyatuan dengan rokok elektrik justru memicu tambahan restriksi terhadap rokok konvensional.
Henry meminta pemerintah tidak buru-buru mengesahkan RPP Kesehatan dan pemerintah dapat mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyusunan peraturan ini untuk bersepakat lebih dahulu. "Sebagai perbandingan, PP 109/2012 butuh tiga tahun untuk mendapatkan drafnya," katanya.
Desakan segera mengesahkan RPP Kesehatan justru disuarakan Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI). Keberadaan RPP Kesehatan sangat dibutuhkan untuk pengendalian konsumsi rokok serta melindungi masyarakat dan anak-anak dari gangguan kesehatan akibat rokok.
“Kami berusaha mempercepat revisi Peraturan Pemerintah itu. Sampai tahun lalu sudah ada UU Kesehatan yang baru, bahkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 masih belum muncul. Sementara prevalensi perokok, terutama (kategori) anak periode 2013- 2019 terus naik," kata Ketua Umum PAPDI Sally Aman Nasution yang ditemui di Jakarta, (21/05/2024).
Menurut Sally, UU No.17/2024 melebur sejumlah aturan terkait kesehatan, salah satunya mengenai pengamanan zat adiktif. Maka PAPDI dan beberapa organisasi lain telah menyurati presiden atas desakan mempercepat pengesahan RPP Kesehatan.
PAPDI berharap RPP Kesehatan dapat memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Presiden harus segera mengesahkan RPP Kesehatan secara keseluruhan, termasuk perlindungan masyarakat dari bahaya tembakau dan zat adiktif lain.
