Baginya, korps adhiyaksa tak hanya fokus pada tugas eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap terhadap terpidana. Nasib para korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang dilakukan Herry ini perlu dikawal secara terpisah. Dengan demikian, anak korban diharapkan tidak menanggung beban perilaku pelaku tindak pidana.
Terpisah, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag) Waryono Abdul Ghafur menghargai putusan MA. Menurutnya, hakim tentu menjatuhkan vonisnya setelah mempertimbangkan banyak hal. Dia berharap melalui putusan tersebut, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan asusila di lembaga pendidikan dapat memberikan efek jera.
“Hukuman untuk Heyry Wirawan semoga menjadi pelajaran berharga, sehingga kejadian yang sejenis tidak terulang,” kata dia.
Dia menilai hukuman yang telah dijatuhkan sampai pada tingkat kasasi di MA merupakan ketegasan hakim dan keteguhan penegak hukum. Sebab, vonis hukumannya berupa hukuman mati. Putusan tersebut sekaligus memberi pesan bagi siapapun agar tidak main-main dengan kejahatan asusila yang ancaman hukumannya amatlah berat.
Waryono mengakui bahwa kasus Herry Wiryawan terjadi sebelum terbitnya Peraturan Menteri Agama No.73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama. Saat ini, Kemenag sudah mempunyai regulasi yang mengatur upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lembaga pendidikan.
Menurutnya, regulasi yang sedang digodok nyaris rampung. Dia berharap penerapan regulasi tersebut nantinya dapat menekan terjadinya potensi TPKS di lembaga pendidikan. Waryono berjanji Kemenag bakal mensosialisasikan aturan tersebut agar lembaga pendidikan dapat memberikan pemahaman kepada stakeholdernya. “Bahwa kejahatan seksual adalah kejahatan kemanusiaan,” katanya.
Sebagaimana diberitakan, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada 4 April 2021 menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Herry Wirawan dinilai terbukti melakukan kejahatan sesuai dengan Pasal 81 ayat (1), ayat (3), dan (5) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Tak puas dengan putusan tingkat banding, Herry mengajukan upaya hukum kasasi dengan nomor perkara 5642K/PID.SUS/2022 berlangsung selama 69 hari, sejak diajukan ke MA pada 24 Agustus 2022 dan diputuskan pada 8 Desember 2022 lalu. MA dalam putusan kasasi menguatkan putusan tingkat sebelumnya. Dengan demikian vonis mati yang diberikan pengadilan tingkat pertama dan banding terhadap Herry Wirawan menjadi berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Herry masih diharuskan membayar restitusi sebesar Rp 331.527.186 dan hasil rampasan harta kekayaan untuk kebutuhan biaya pendidikan dan kelangsungan hidup anak korban dan bayinya.
