Gratis dan Cuma-cuma
Pro bono adalah suatu perbuatan atau pelayanan hukum yang dilakukan untuk kepentingan umum atau pihak yang tidak mampu tanpa dipungut biaya. Pihak yang wajib memberikan layanan pro bono ini adalah pengacara atau advokat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 ayat UU No.18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Untuk mempermudah advokat melaksanakan kewajiban pro bono, biasanya organisasi advokat turut menyediakan program bantuan hukum. Misalnya saja Peradi SAI yang membentuk Komite Bantuan Hukum. Komite ini akan mengkoordinir semua DPC Peradi di seluruh Indonesia untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat.
“Jadi Peradi SAI itu punya program bantuan hukum kepada masyarakat miskin, marjinal dan terlupakan, namanya Komite Bantuan Hukum,” kata Sekjen Peradi SAI, Patra M Zein.
Karena sifatnya adalah pro bono maka Patra menegaskan pelayanan hukum ini gratis tanpa meminta imbalan, uang jasa, uang transportasi, dan juga administrasi kepada pencari keadilan. Menurutnya, banyak advokat beranggapan bahwa memberikan memberikan bantuan hukum tanpa uang jasa tapi menerima uang transportasi termasuk memberikan bantuan hukum secara gratis.
“Namun pemberian uang transportasi seringkali juga memberatkan pencari keadilan bahkan seringkali jadi cara bagi advokat untuk tetap mendapatkan imbalan,” tegasnya.

Sekjen Peradi SAI, Patra M Zein.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, Patra menyebut ada tiga mekanisme pemberian bantuan hukum di Peradi SAI. Pertama, para pencari keadilan dapat mendatangi Sekretariat DPC jika membutuhkan konsultasi hukum. Kedua, bekerjasama dengan institusi penegak hukum, seperti Pengadilan melalui kegiatan Pos Bantuan Hukum, menjadi kuasa hukum dalam persidangan pidana. Ketiga, melalui program masing-masing DPC seperti pendidikan hukum di Lapas.
Alamat dan kontak sekretariat DPC dapat diakses di website www.peradi.org. Dalam situs ini juga dimuat sejumlah aktivitas pro bono yang dilakukan oleh DPC. Peradi SAI juga telah menerbitkan Panduan Pro Bono dalam situs ini, termasuk formulir individu dan Kantor Hukum, untuk penyedia bantuan hukum.
















