Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (RUU Polri) terus bergulir. Komisi III telah mengundang beberapa akademisi untuk mendapat masukan. Berbagai materi yang disodorkan akademisi antara lain terkait penugasan anggota Polri aktif di luar institusi kepolisian dan penambahan usia pensiun.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM), Oce Madril, mengatakan penugasan Polri di ranah birokrasi selama ini menuai perdebatan. Pasal 28 ayat (3) UU 2/2002 telah diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan itu mengatur anggota Polri dapat menduduki jabatan sipil di luar institusi kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun kecuali untuk jabatan yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi Polri.
Pasca putusan MK No.114/PUU-XXIII/2025 Oce menilai pembentuk UU harus mendefinisikan secara rinci jabatan apa saja yang masih berkaitan dengan tugas kepolisian. Selama ini ada beberapa regulasi yang menjadi acuan penugasan Polri di luar institusinya antara lain Peraturan Polri No.10 Tahun 2025.
“Perpol 10/2025 bisa jadi referensi. Kuncinya, definisikan fungsi penegakan hukum yang ada di ranah birokrasi, karena jabatan di ASN (Aparatur Sipil Negara, -red) banyak juga yang terkait dengan fungsi hukum,” kata Oce dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Selasa (03/06/2026) kemarin.
Baca juga:
- RUU Polri Perlu Perkuat Kompolnas Sebagai Lembaga Pengawas
- Babak Baru RUU Polri, Ini 7 Substansi Perubahan
Oce menekankan penugasan Polri dalam jabatan birokrasi perlu didefinisikan secara ketat, bidang mana saja yang bisa diampu anggota Polri aktif. Tanpa definisi yang jelas perdebatan lama bisa berulang lagi. Kebijakan ini masuk dalam kategori open legal policy, bagaimana politik hukum pemerintah mengatur penempatan Polri pada birokrasi. Begitu pula dengan penyesuaian usia pensiun, berkaitan dengan kebutuhan organisasi.
Dalam mengatur usia pensiun, Oce mengusulkan untuk mengacu beberapa regulasi terbaru. Seperti UU No.3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
Oce berpendapat penyesuaian usia pensiun Polri bisa dibuat mirip ASN, apalagi RUU Polri mengatur penugasan penempatan anggota Polri dalam birokrasi di luar institusi Polri. Batas usia pensiun ASN bisa mencapai 60 tahun, kecuali mendapat diskresi Presiden sehingga bisa diperpanjang. Diskresi Presiden ini penting diatur dalam RUU Polri, misalnya apa saja syarat untuk perpanjangan usia pensiun seperti keahlian dan pengalamannya masih dibutuhkan organisasi Polri.
Pada kesempatan yang sama Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (FH UNS), Prof Agus Riwanto, mengatakan UUD 1945 tidak mengatur secara jelas apakah Polri harus bekerja di dalam institusinya saja atau bisa ke lembaga lain. Tapi yang jelas konstitusi menegaskan Polri sebagai alat negara.
Menurutnya, tidak ada masalah jika anggota Polri menduduki jabatan di luar institusi sepanjang tetap bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara serta berfokus pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, UU No 2/2002 belum mengatur secara ketat penugasan anggota Polri di luar institusi.
RUU Polri perlu mengatur secara jelas jabatan yang dapat diisi anggota Polri aktif, kebutuhan organisasi yang mendasarinya, serta mekanisme penugasannya. Aturan tersebut juga harus mencakup persetujuan DPR, kewajiban pensiun dini, dan batas waktu penugasan.
Pengaturan penugasan anggota Polri aktif di luar institusi menurutnya harus disusun secara tepat dalam kerangka hukum tata negara. Ketentuan tersebut perlu ditegaskan dalam norma yang jelas sehingga tidak semua anggota Polri dapat ditugaskan. Untuk jabatan pada institusi yang masih terkait dengan tugas dan fungsi Polri, anggota yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri. Namun, jika jabatan tersebut berada di institusi yang tidak berkaitan dengan tugas Polri, anggota harus terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun.
Ia menegaskan penugasan anggota Polri di luar institusi bersifat sementara sehingga harus dibatasi waktunya. Tanpa pengaturan yang jelas, kebijakan ini berpotensi mengganggu rotasi, kinerja, dan jenjang karier dalam organisasi. Karena itu, pelaksanaannya perlu diawasi oleh lembaga internal maupun eksternal guna memastikan profesionalisme dan akuntabilitas. Selain itu, RUU Polri harus mengatur secara tegas lembaga yang dapat diisi anggota Polri, beserta syarat, prosedur penempatan, batas waktu penugasan, dan pembinaan kariernya.
“Harus dijelaskan juga dalam RUU bagaimana penataan karir apakah pilihan dia bekerja di institusi penugasan apakah kembali ke Polri? Ini harus jelas. perlu diatur juga dalam peraturan teknis,” ujarnya.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (FH Unej), Y.A Triana Ohoiwutun, mengingatkan tugas Polri menjaga keseimbangan antara keamanan nasional, ketertiban umum, dan kebebasan sipil. UU 2/2002 yang lahir di awal reformasi dinilai sudah tertinggal untuk merespon perkembangan zaman.
Mengingat Polri memegang kewenangan yang besar, Triana menegaskan RUU Polri urgen mengatur pembatasan sehingga tindakan yang dilakukan tidak melampaui kewenangan. Selain internal, perlu dikembangkan pengawasan eksternal.
“Kewenangan yang besar perlu diimbangi mekanisme kontrol kuat baik internal dan eksternal,” tutupnya.
