Dialog para pemangku kepentingan (Multi-stakeholder Dialogue atau MSD) kembali diselenggarakan pada tanggal 15-16 Juni 2022 melalui platform Zoom dan YouTube livestream. Pada hari pertama MSD 13, mengusung topik “Mewujudkan Pelayanan Publik Digital yang Terpadu dan Inklusif”.
“Ini sudah menjadi rangkaian kesekian dari multi-stakeholder yang kita jalani 2 tahun terakhir. Hari ini kita rencananya membahas Mewujudkan Pelayanan Publik Digital yang Terpadu dan Inklusif,” ujar Acting Head of Digital Marketing and Communication Jakarta Smart City Rika Zikriyyah dalam sambutannya, Rabu (15/6/2022).
Ia menerangkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki harapan besar untuk dapat menyediakan layanan publik yang terintegrasi, inklusif, dan bermanfaat bagi masyarakat di DKI Jakarta tanpa mengkotak-kotakkan atau meninggalkan pihak manapun. Sebaliknya, pemerintah mengupayakan untuk memberikan pelayanan terbaik dan optimal.
Baca Juga:
- Membangun Pengembangan UMKM dan Pariwisata Melalui Branding Citra Jakarta
- Dibutuhkan Kolaborasi Generasi Muda Pemprov DKI untuk Jakarta Sehat
- Peran Generasi Muda dalam Informasi Kesehatan Publik DKI Jakarta
Dalam pembangunan dan pengembangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senantiasa berupaya dilakukan secara merata dan inklusif tanpa memandang latar belakang atau kondisi masyarakat. “Dari MSD ini diharapkan masyarakat dapat berdialog aktif untuk sharing bagaimana mengadakan pelayanan publik yang terintegrasi dan inklusif,” kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Akademisi Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran Yusa Djuyandi menerangkan memang ketika membicarakan pelayanan publik, DKI Jakarta acapkali dijadikan barometer. Mengingat kotanya menjadi pusat dari segala aktivitas bisnis, politik, dan lain-lain.
Untuk itu, di tengah era digital yang berkembang pesat, memunculkan tantangan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai bagaimana dapat melakukan pelayanan publik dengan memanfaatkan situasi yang serba digital.