Mendorong Perppu Pilkada Segera Disetujui Menjadi UU
Berita

Mendorong Perppu Pilkada Segera Disetujui Menjadi UU

Tapi, pemerintah mengusulkan sedikit perubahan terkait pengaturan penundaan dan pemilihan lanjutan dengan menyisipkan dua pasal tambahan yakni Pasal 122A dan Pasal 201A.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Perppu 2/2020 tak banyak mengubah substansi yang terdapat dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU. Menurutnya, perubahan sejumlah pasal dalam UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU yang bakal menjadi payung hukum bagi penundaan pilkada terdapat 3 pasal yakni Pasal 120, 121 dan 122.

Pasal 120

(1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Pasal 121

(1) Dalam hal di suatu wilayah Pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan maka dilakukan Pemilihan susulan.

(2) Pelaksanaan Pemilihan susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Pasal 122

(1) Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan diterbitkan.

(2) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilihan dilakukan oleh: a. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Desa atau sebutan lain/Kelurahan; b. KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kecamatan; atau c. KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota dalam hal penundaan pelaksanaan Pemilihan meliputi 1 (satu) atau beberapa Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pemilihan Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Gubernur lanjutan atau Pemilihan Gubernur susulan dilakukan oleh Menteri atas usul KPU Provinsi.

(4) Dalam hal pemilihan Bupati dan Walikota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan Pemilihan Bupati/Walikota lanjutan atau Bupati dan Walikota susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan diatur dalam Peraturan KPU.

Mantan Kapolri itu melanjutkan dalam Pasal 120 belum menyebutkan kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, sosial maupun gangguan lainnnya yang bersifat nasional. Namun rumusan norma dalam Pasal 120 ayat (1) masih bersifat parsial wilayah. Boleh dibilang, kata Tito, UU 1/2015 belum menyebut bila terjadi gangguan yang bersifat nasional, seperti wabah Covid-19. “Untuk itu diperlukan perubahan Pasal 120, serta penambahan dua pasal yaitu Pasal 122A dan Pasal 201A,” usul Tito.

Lebih lanjut Tito berpendapat, dalam materi muatan Perppu mengatur penundaan ataupun lanjutan pelaksanaan pemilu serentak bila sebagian wilayah, seluruh wilayah, sebagian besar atau seluruh daerah pemilihan terjadi kedaruratan akibat kerusuhan. Kemudian akibat bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya. Sehingga tahapan pilkada serentak tak dapat digelar.

Jenderal polisi (purnawirawan) bintang 4 itu berpendapat terhadap perubahan tiga pasal dalam  UU 1/2015 nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penundaan pelaksanaan pilkada serentak. Dengan begitu dapat memberi keleluasaan di tengah pandemi Covid-19 yang belum jelas kapan rampungnya. Pandangan Tito merujuk kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 20 Maret lalu yang menyepakati penundaan pelaksanaan pilkada dengan tiga opsi.

Kesepakatan lain, bila pandemi Covid-19 berakhir, tahapan pilkada pun dapat dimulai kembali. Namun sayangnya, tak ada satupun ahli kesehatan yang menjamin berakhirnya wabah virus corona dalam waktu dekat. Karena itu, menjadi perlu mengubah sejumlah pasal dalam UU No.1 Tahun 2015.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info