“Inilah salah satu esensi dasar dalam penegakan nilai-nilai demokrasi,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Terpisah, Guru Besar Ilmu Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof Ahmad Tholabi Kharlie menyorot dari sisi supremasi hukum. Menurutnya, penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran pers Indonesia. Kontrol terhadap lembaga penegakan hukum menjadi kunci penguatan negara hukum Indonesia. Termasuk secara konsisten pers Indonesia mengawal penegakan hukum di tanah air.
“Pers Indonesia berkontribusi besar dalam mengawal supremasi hukum di Indonesia. Ini yang patut kita syukuri bersama,” ujarnya.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta ini menyebut, pers juga telah melakukan pendidikan hukum di tengah masyarakat melalui berbagai produk jurnalistik yang mencerahkan publik. Dia mengajak pers dapat berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk bersama-sama mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum.
“Kami mengajak pers Indonesia untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara hukum dengan produk jurnalistik yang mencerahkan,” harapnya.
Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia itu berharap, peran serta pers Indonesia semakin maju dan terdepan dalam mengawal supremasi hukum di Indonesia. "Tentu konteksnya bukan trial by the press tetapi pers dalam praktiknya turut mendorong supremasi hukum yang imparsial dan berkeadilan,” imbuhnya.
Menjaga netralitas
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berharap besar agar insan pers di tahun politik tetap menjaga netralitasnya serta profesionalitas dalam menjalankan tugas jurnalitik. Menurutnya di tahun politik, pers bakal menghadapi tantangan besar. Sepertihalnya banyaknya informasi yang berserakan.
“Tahun yang akan dipenuhi banyak agenda politik nasional. Pers dituntut untuk mampu tampil dengan berita berimbang dan telah terverifikasi dengan baik, serta memberi informasi sesuai porsi serta menghindari hoax,” ujarnya.
Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, pers harus menjadi pengawal dari jalannya demokrasi di tanah air. Tentu saja dengan menyajikan informasi yang cover both side. Dengan demikian, informasi yang sampai ke masyarakat tidak menyesatkan.
“Pers harus menjadi pengawal demokrasi, netralitas pers harus dijaga,” pungkasnya.