Nahas, setelah lepas dari segala tuntutan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina periode 2009-2014 Galaila Karen Kardinah (GKK) alias Karen Agustiawan (KA) kembali berurusan dengan hukum dalam kasus berbeda. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Karen sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Luquiefied Natural Gas (LNG) di Pertamina tahun 2011-2021.
“Menetapkan serta mengumumkan tersangka GKK alias KA selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2009-2014,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (19/9/2023) malam, sebagaimana dikutip dari laman Antara.
KPK menjerat Karen dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000”.
Sedangkan Pasal 3 menyebutkan, “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000”.
Baca juga:
- Resmi Tersangka, Eks Dirut Pertamina Ditahan di Rutan KPK
- Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor
- Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor
Kekhawatiran para pengambil kebijakan di perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berujung adanya indikasi kerugian negara kerap dijerat dengan kedua pasal tersebut. Para pengambilan kebijakan di perusahaan BUMN perlu hati-hati, karena Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor kerap mengintai. Terlepas itu, perlu melihat lebih jauh soal penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
Sebagaimana tertuang dalam UU 31/1999, penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyebutkan, “Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata 'dapat' sebelum frasa 'merugikan keuangan atau perekonomian negara' menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”.
Publik ingat betul dengan putusan Mahkamah Konstitusi Putusan No. 25/PUU-XIV/2016 yang menerima pengujian materil terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001. Putusan tersebut menyatakan frasa ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Mengutip dari artikel pengajar ilmu hukum Universitas Bina Nusantara, Vidya Prahassacitta berpandangan secara historis ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri sipil atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, kendatipun UU Tipikor dan perubahannya tidak secara tegas menyatakan demikian.
Baginya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur. Pertama, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Kedua, melawan hukum. Ketiga, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara.
Pasal tersebut sejatinya delik formil karena perbuatannya yang hendak dipidana merupakan manifestasi dari perbuatan seorang pengawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara tidak patut dengan segala akibat hukumnya.
Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor memiliki tiga unsur. Pertama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Kedua, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Ketiga, dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.
Perempuan yang meraih gelar doktor ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menilai, dalam penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU 31/1999 perlu mempertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum dan unsur memperkaya sendiri atau orang lain. Sebaliknya, bila tidak dapat dibuktikan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.
Sebagaimana diketahui, kasus yang menjerat Karen merupakan kedua kalinya. Kasus pertama, Karen tersandung perkara hukum dugaan korupsi. Pertengahan 2019, Karen diganjar vonis 8 tahun penjara serta denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti dalam kasus investasi blok Baser Manta Gummy (BMG) di Australia. Tapi setelah mendekam di balik jeruji besi selama 1,5 tahun, Karen dinyatakan lepas dari segala tuntutan berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Sedangkan kedua, kasus dugaan korupsi pengadaan Luquiefied Natural Gas (LNG) di Pertamina tahun 2011-2021 yang sedang berproses di KPK.
