Sumber: Bawaslu
No. | Klasifikasi Pelanggaran Pemilu 2019 | |
1 | Pidana | 549 |
2 | Administrasi | 4.759 |
3 | Kode etik | 105 |
4 | Hukum lainnya | 656 |
5 | Bukan pelanggaran | 475 |
6 | Catatan: dalam proses | 105 |
Sumber: Bawaslu
Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komisi Yudisial (KY) Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Sukma Violetta mengatakan muara dari pelanggaran/kecurangan dan sengketa pemilu lembaga peradilan baik pengadilan maupun MK. “Penanganan perkara pidana pemilu di pengadilan pun menjadi objek pengawasan KY,” kata Sukma.
KY pun sudah mulai bergerak dengan membentuk desk pemilu. Tugasnya, melakukan pemantauan sidang penanganan perkara pemilu dengan melakukan perekaman. Selain itu, mengawasi/mengawal hakim yang menangani perkara pemilu. Bahkan, melakukan advokasi terhadap hakim bila terjadi contempt of court (penghinaan terhadap lembaga peradilan).
Menurutnya, menjaga kewibawaan institusi peradilan dalam penanganan perkara pemilu keharusan bagi KY. KY juga melihat memag ada potensi terjadi gesekan di masyarakat dalam gelaran pemilu yang berujung konflik di pengadilan. Karena itu, dibutuhkan hakim-hakim yang menangani perkara pemilu yang mumpuni dan memiliki skill dan integritas yang tinggi agar menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas.
Dia mengingatkan semua elemen masyarakat dapat meminta bantuan KY untuk melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu di pengadilan. Saat ini, KY telah memiliki perwakilan di 12 provinsi. Permohonan pemantauan persidangan dapat diajukan melalui website KY ketika proses persidangan sedang atau akan berlangsung.
“Proses persidangan singkat, hanya 7 hari. Bila hasil pemantauan terjadi adanya pelanggaran oleh hakim, maka itu masuk ranah pengawasan KY,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai pelaksanaan Pemilu 2019 berpotensi banyak terjadi sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan (Bawaslu). “Dugaan saya saat proses perhitungan suara dan sebelum penetapan (pemenang), Bawaslu akan kebanjiran sengketa dari para caleg,” ujarnya.
Demikian pula dengan MK, menurutnya sengketa hasil pemilu di MK diperkirakan cukup banyak. Karena itu, perlu menjaga dan mengawal para pengadil pemilu agar bekerja sesuai koridor hukum yang berlaku dan bisa menghasilkan putusan yang adil. “Kredibilitas dan integritas para hakim dan Bawaslu menjadi taruhan,” tegasnya.
