Idealnya, ruang penilaian atas sisi materiil rekomendasi Bawaslu/Panwas harus dimaknai merupakan ranah pengadilan. Pada tahap lanjutannya setelah KPU melaksanakan rekomendasi tersebut dan jika ada pihak (paslon petahana) yang merasa haknya dilanggar berkaitan dengan keputusan KPU sebagai tindak lanjut rekomendasi, maka dapat mengajukan upaya hukum ke PTTUN/MA. Hal ini merapihkan kewenangan masing-masing lembaga penyelenggara agar tidak tumpang tindih sekaligus mengefisienkan alur penanganan yang berdampak pula pada sisi kepastian hukum.
Ruang masuknya Kemendagri/organ eksekutif lainnya yang memiliki kompetensi memberikan penilaian berkaitan dengan mutasi/penyalahgunaan program mestinya bukan pada proses ditingkat KPU. Opsi ini selayaknya dilekatkan pada norma Perbawaslu untuk membantu Bawaslu/Panwas membuat terang suatu laporan untuk tujuan perumusan rekomendasi. Sebagai solusi konkretnya adalah opini dari kemendagri/BPKP/Inspektorat/BPK/lembaga lainnya yang kompoten menjadi syarat/tiket bagi pelapor untuk mempersoalkan pelanggaran paslon petahana untuk dapat diproses pelanggaran pemilihan dan/atau pelanggaran administrasi pemilihan (TSM).
Sebagai konsekuensi pasal 139 UU Pilkada maka sudah selayaknya KPU menerbitkan PKPU terbaru menyangkut perihal a quo, agar KPU Prov/Kota/Kab tidak keliru menindaklanjuti rekomendasi dengan masuk memberikan penilaian atas isi materiil rekomendasi tersebut. Selain itu keberlakuan PKPU 13/2014 sudah tidak relevan dengan semangat UU Pilkada maupun UU 7/2017 yang memperluas kewenangan Bawaslu. Diperlukan regulasi baru yang tersistematis-harmonis, untuk demokrasi yang lebih baik.
*)Baron Harahap,S.H.,M.H. adalah Praktisi Hukum & Alumni PPS Ilmu Hukum UMJ
Catatan Redaksi: Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline |
















