(Baca Juga: Nama Jalan, Pahlawan, dan Tokoh Hukum)
Surat permohonan perubahan alamat di sertifikat tersebut, kata Arie, kemudian diketahui oleh RT/RW dan Kelurahan, lalu dilampirkan di buku tanah. Adapun Kantor Pertanahan yang akan dituju oleh pemegang hak adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya.
“Memang yang pro-aktif dalam melakukan perubahan alamat pada sertifikat adalah pemegang hak itu sendiri,” kata Arie kepada hukumonline.
Lebih lanjut, Arie menjelaskan bahwa pengajuan permohonan ini semata-mata bertujuan untuk melakukan pemeliharaan data. Berdasarkan penelusuran hukumonline,aturan terkait pemeliharaan data diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 2 PP tersebut menegaskan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berlandaskan “asas mutakhir”.
Penjelasan pasal a quo menyebutkan bahwa asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di lapangan.
Pernah dibahas oleh klinik hukum hukumonline dalam konteks perubahan alamat dikarenakan pemekaran wilayah, maka data tanah tersebut memang sebaiknya diperbaiki terutama untuk menghindari kesalahpahaman dan sengketa yang mungkin timbul mengenai kesalahan objek. Begitu pula halnya dengan perubahan alamat dikarenakan perubahan nama jalan.
Pemeliharaan data pendaftaran tanah berdasarkan Pasal 36 PP No. 24 Tahun 1997 dilakukan bilamana terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. Data fisik maupun data yuridis ini biasanya dicantumkan pada buku tanah.
Pasal 36 (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada fisik atau data yurudis objek pendaftaran tanah yang telah terdaftar. (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan. |
Data fisik berdasarkan Pasal 1 angka (6) PP 24/1997 berupa keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan diatasnya. Sedangkan data yuridis sebagaimana diatur pada pasal 1 angka (7) PP 24/1997 mencakup keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
