Sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Indonesia diatur dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku), anak sebagai korban dan anak sebagai saksi.
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengenal Diversi yang berbasis pada Keadilan Restoratif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 UU No.11 Tahun 2012, diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
Hal ini disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik yang juga Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Beniharmoni Harefa, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan V, Sabtu (5/10), di Slipi Tower, Kantor Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat.
Baca Juga:
Beniharmoni menjelaskan secara singkat diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan formal ke peradilan non formal. Adapun batas usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yakni dari usia 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun. Hukuman maksimal anak yang berkonflik dengan hukum (anak pelaku tindak pidana) maksimal dijatuhkan sanksi pidana 10 (sepuluh) tahun.
Kemudian, apabila anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban) maka menggunakan UU No.35 Tahun 2014 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Dia mengatakan apabila korban anak dan pelaku anak maka tentunya perlu penanganan khusus.
“Untuk pelaku tentunya harus dimintai pertanggungjawban pidana dan tidak melebihi 10 tahun. Proses pembuktian berdasarkan pada UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia atau KUHAP,” ujarnya.
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah antara lain Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.
”Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa sekurang-kurangnya perlu 2 alat bukti, dan dari 2 alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah pelakunya maka orang tersebut dapat dipidana,” ujarnya.
Untuk diketahui, Kegiatan PKPA ini merupakan kerja sama FH UPN Veteran Jakarta dan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jakarta Barat.
Selain narasumber Beniharmoni Harefa, (Wakil Dekan Bidang Akademik FH UPN Veteran Jakarta dan Ahli Pidana) pada hari yang sama juga sebagai Narasumber Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Suhartoyo, menjadi Narasumber dengan Materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.
