Pseudo law atau legislasi semu adalah tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar ketentuan undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada organ tersebut.
Secara sederhana pseudo law hadir sebagai bentuk hukum yang dikeluarkan pemerintah, namun bukan undang-undang yang sah dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang seharusnya.
Istilah ini merujuk pada aturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga dan badan pemerintah atau pejabat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau tidak diatur dalam konstitusi atau undang-undang yang berlaku.
Baca Juga:
- Jerat Pidana dan Cara Pelaporan Penipuan Jasa Titip Tiket Konser
- Ancaman Pidana Penyeret Anjing dengan Sepeda Motor di Bali
Pemberian kewenangan mengeluarkan legislasi semu yang merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan yang menegaskan bahwa satu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implisit untuk menyusun aturan kebijakan dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan.
Meski tidak sama dengan undang-undang, legislasi semu memainkan peran penting dalam birokrasi pemerintahan. Legislasi semua salah satu bentuk dari instrumen hukum publik yang digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan.
Pertimbangan untuk membentuk legislasi semu harus benar-benar cermat dan hanya dilakukan dalam keadaan mendesak yang mengharuskan pemerintah segera mengeluarkan sebuah aturan, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang dapat dipakai oleh pemerintah sebagai dasar perbuatan hukum pemerintah yang hendak dilakukan.
Dasar penerbitan legislasi semu adalah kewenangan diskresioner atau freies ermessen, namun kewenangan ini tidak dapat digunakan seenaknya, karena:
- Substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak, karena pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk menjalankan tugas umum pemerintahan
- Legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral.
Dalam prakteknya, legislasi semu dapat diterbitkan oleh semua badan atau organ pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Tidak ada suatu format baku yang digunakan dalam pembentukan legislasi semu, contohnya Surat Edaran, Petunjuk Pelaksana, Petunjuk Operasional, Petunjuk Teknis, Instruksi, maupun Pengumuman.
Tidak dipungkiri penerapan legislasi semu dapat memberi dampak negatif maupun positif terhadap tatanan hukum. Dampak negatif lain dari legislasi semu salah satunya adalah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pejabat yang menerapkannya.
Pemerintah atau pejabat bisa saja mengeluarkan aturan semu dengan tujuan untuk memperkuat kekuasaan mereka atau memberikan keuntungan bagi kelompok atau individu tertentu.
Tetapi legislasi semu juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Di antaranya membentuk opini publik, membuat kesepakatan, memberikan panduan moral, dan menginspirasi tindakan.
Legislasi semu haruslah dipergunakan sebagai peraturan kebijakan yang didasarkan pada prinsip bertindak, bukan berarti kewenangan tersebut digunakan secara sewenang-wenang atau dilakukan secara melawan hukum.