Praktik Regulatory Capture Caplok Kepentingan Elit, Abaikan Kebutuhan Rakyat
Proses penyusunan perundang-undangan yang bermasalah merupakan indikasi adanya regulatory capture, d...
Autocratic Legalism di Indonesia: Membaca Kegelisahan Akademisi atas Masa Depan Negara Hukum
Kegelisahan para akademisi hukum hendaknya tidak dipandang sebagai pesimisme. Ia adalah bentuk keped...
Segera Tayang Opini Expert Review! Dari Urgensi Reformasi Regulasi Tindak Pidana Ekonomi Hingga Legislative Inaction dalam Hukum Pemilu
Expert Review: Thought Leaders Edition edisi kesembilan ini, Hukumonline telah mengundang 5 kolumnis...
Catahu PSHK: Kinerja Legislasi 2025 Gagal Capai Target, Hanya Tuntaskan 9 dari 52 RUU
Dari 52 RUU prolegnas prioritas 2025, DPR dan pemerintah hanya mampu menuntaskan 9 RUU non-kumulatif...
Tingkatkan Keahlian Anda sebagai Legislative Drafter melalui Pelatihan dan Sertifikasi dari Hukumonline dan Justitia Training Center
Pelatihan dan Sertifikasi ini membekali peserta dengan pemahaman praktis dan teoritis terkait peranc...
Apakah DPR Dapat Dibubarkan? Ini Kata Akademisi FH Unair
Secara konstitusi DPR tidak dapat dibubarkan.
Segera Disahkan, Begini Isi RUU Kepariwisataan yang Disepakati
Masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai operan dari prolegnas periode sebelumnya.
Kesepadanan DPR dan Presiden dalam Pembahasan DIM RUU
Inggris dengan Westminster System memberikan kesempatan kepada fraksi memainkan peran strategis dala...














