Belakangan ini, terdapat fenomena di mana banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, regulasi justru ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik hingga ekonomi kelompok tertentu. Fenomena yang dikenal sebagai regulatory capture ini berdampak terhadap demokrasi dan konsep negara hukum yang dianut Indonesia.
Dalam mengawali diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Direktur Eksekutif PSHK, Rizky Argama, menyampaikan bahwa dalam konteks proses legislasi di Indonesia, aktornya tidak selalu berarti industri yang berhadapan dengan pembentuk kebijakan.
“Kadang aktornya industri atau pelaku usaha, kadang partai politik, kadang institusi negara pastinya, atau kadang jaringan bisnis dan politik yang saling terkait,” ujarnya pada Diskusi Publik bertema "Regulatory Capture, Partisipasi Publik, dan Masa Depan Negara Hukum", Kamis, (30/7).
Baca Juga:
- Menyoroti Fenomena Degradasi Demokrasi di Indonesia
- 3 Indikasi Penyempitan Ruang Kebebasan Sipil di Indonesia
Ia menekankan bahwa legislasi yang buruk belum tentu berarti regulatory capture. Terdapat tiga tingkatan sebagai indikasi proses legislasi yang bermasalah. Pertama, masalah proses. Contohnya, persoalan dokumen yang tidak tersedia, konsultasi publik yang hanya bersifat formalitas, dan jadwal program legislasi nasional (prolegnas) yang berubah-ubah.
Kedua, risiko capture. Indikasi dari adanya risiko ini adalah proses pembahasan yang tertutup membuat pihak yang memiliki akses informal lebih diuntungkan ketimbang masyarakat umum. Akses informal yang dimaksud adalah akses terhadap pembentuk kebijakan tanpa ada pengaturannya dalam instrumen hukum apapun.
Ketiga, bukti capture. Tingkatan ini dicapai apabila sebuah kebijakan memang terbukti sebuah regulatory capture. Dalam tingkatan terakhir, aktor yang terlibat, jalur pengaruhnya, pasal-pasal yang terpengaruh, serta manfaat yang diperoleh aktor perlu ditemukan.
















