Persetujuan lingkungan (PL) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 29 PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), merupakan dokumen dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Saat ini, kewenangan penerbitannya diketahui masih dalam masa transisi.
“Semua proses nanti menggunakan Amdalnet yang nanti secara umum sudah terintegrasi sejak 1 April 2024,” ujar Ahli Pertama Pencegahan Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Linkungan Hidup (BPLH), Ardoni Eka Putra, dalam pemaparannya di Masterclass OSS RBA: Menguasai Regulasi dan Implementasi Teknis Perizinan Usaha Pasca PP 28/2025, Rabu (22/10).
Ardoni menjelaskan bahwa muatan umum perubahan terkait PL dalam PP No. 28 Tahun 2025 yang menggantikan PP No. 5 Tahun 2021 dapat dilihat pada Pasal 12 ayat (2). Pasal tersebut menegaskan bahwa penerbitan persyaratan dasar dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
Baca Juga:
- Reformasi OSS Lewat PP 28/2025 Perkuat Kepastian Bisnis Hingga Sederhanakan Perizinan
- Reformasi Sistem Perizinan Usaha, Ini Perluasan Sektor PP 28/2025 dan Dampak Hukum bagi Pelaku Usaha
“Nah, di aturan terbaru, kewenangannya sedang tahap penerbitan di Kementerian Hukum itu berbasis lokasi. Walaupun nanti berbasis lokasi, ada beberapa kegiatan yang menjadi kewenangan pusat. Jadi tidak otomatis semuanya, tapi secara umum dia berbasis lokasi. Untuk hal-hal sederhana, misalnya seperti kegiatan industri, mau itu PMA ataupun PMDN, nanti itu di daerah. Yang PMA-nya mungkin nanti di provinsi, sedangkan yang PMDN-nya nanti di kabupaten/kota,” jelasnya.
Hal mendasar mengenai kewenangan ini, meski bergeser ke daerah, semua proses wajib lewat Amdalnet. Suatu sistem di mana semua proses, termasuk penerbitan, sampai dengan penerbitan persetujuan lingkungan, ataupun dokumen lainnya. Dengan catatan, langkah-langkah penapisan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup Amdalnet, dilakukan sesuai petunjuk penapisan yang terdapat pada panduan di laman resmi Amdalnet.
Lebih lanjut, bila sebelumnya permohonan PL harus menunggu terbitnya persetujuan teknis (Pertek), kini proses penerbitannya dilakukan secara paralel dengan penerbitan Pertek. Selain itu, PL dapat diterbitkan tanpa menunggu Pertek, dengan ketentuan bahwa operasional pembuangan air limbah, emisi, dan pengelolaan limbah B3 baru dapat dilaksanakan setelah terbitnya Pertek.
