Dengan begitu, masih menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terdapat dua jenis utama mens rea dalam hukum pidana Indonesia yaitu kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa).
Kesengajaan atau dolus merupakan apabila seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika melakukan tindak pidana dengan sengaja. Artinya pelaku memiliki niat atau kehendak untuk melakukan perbuatan pidana tersebut.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 36 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dimintakan atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, serta didukung oleh doktrin mens rea sebagai sikap batin, niat, atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana.
Selain kesengajaan, pertanggungjawaban pidana juga dapat timbul karena kealpaan atau culpa yaitu kelalaian atau kurang hati-hati yang menyebabkan terjadinya tindak pidana. Namun, tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana jika unsurnya secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meskipun demikian, tidak semua tindak pidana membutuhkan pembuktian niat secara langsung. Dalam beberapa kasus, seperti kejahatan tanpa korban (victimless crime) atau pelanggaran administratif, unsur mens rea tidak selalu relevan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran dalam penerapan mens rea dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang berkaitan dengan peraturan yang lebih teknis
Dalam konteks pembuktian, niat pelaku seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi penegak hukum. Niat atau kesengajaan merupakan sesuatu yang sifatnya subjektif dan tersembunyi dalam pikiran pelaku.
Oleh karena itu, pembuktian niat harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, seperti pernyataan saksi, alat bukti fisik, dan perilaku pelaku sebelum, selama, dan setelah tindak pidana dilakukan. Hakim harus menilai apakah pada saat perbuatan dilakukan, pelaku memiliki sikap batin atau niat tertentu yang memenuhi unsur pidana.
Dalam praktik, seringkali terdakwa dibebaskan jika unsur mens rea tidak terbukti, meskipun perbuatan pidana (actus reus) telah terjadi. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi lebih rumit dan memerlukan kecermatan.
















