Menggugat Subjektivitas Penahanan
OPINI

Menggugat Subjektivitas Penahanan

Tak dapat dipungkiri, KUHAP kita sekarang sudah terlalu usang untuk mengakomodir perkembangan jaman, sehingga perlu dilakukan tambal sulam untuk memperbaikinya sana sini.

•Bacaan 2 Menit
JT
Penulis Opini

Masalah penahanan adalah hal yang paling menarik untuk dibahas dalam sebuah diskusi, baik dalam ranah formil maupun sekedar obrolan ringan di warung kopi. Taruhlah sebuah wacana kritis di dalam benak anda tentang pertanyaan spontan seorang ibu yang kebetulan di warungnya saya sering duduk sambil menyeruput secangkir kopi. "Pak, kok itu pencuri sendal doang sampe ditahan, tapi si anak menteri yang nabrakin orang ampe mati gak ditahan-tahan?"

Menggugat Subjektivitas Penahanan
Hukumonline

Ya. Memang logika berpikir masyarakat kita sekarang seakan disuguhi dengan pemandangan nyata akan vulgarnya ketimpangan penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi-institusi berlabel "penegak hukum". Pertanyaan sang ibu penjaga warung tersebut mungkin sama dengan pertanyaan banyak orang yang masih terheran-heran akan peristiwa yang terjadi belakangan ini, apa bedanya seorang sopir angkot dengan anak pejabat di mata hukum?

Kenapa dua orang yang diduga melakukan perbuatan pidana, anggaplah perbuatan yang sama dan dikenai pasal yang sama, yang satu bisa ditahan yang satu lagi bisa tidak ditahan? Jawabannya cuma satu, karena “alasan subjektivitas”.

Syarat Penahanan dalam KUHAP
Penahanan seseorang pada dasarnya adalah upaya terakhir yang dapat ditempuh oleh tiga institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Advokat sendiri walaupun berlabel "penegak hukum" berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, tidak memiliki wewenang penangkapan dan penahanan sebagaimana penegak hukum lainnya.

Proses penahanan pada hakikatnya merupakan tindakan pengekangan kebebasan dan kemerdekaan seseorang yang berkaitan erat dengan HAM. Oleh karena itu, upaya penahanan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dikunci oleh hukum acara itu sendiri. Dalam hukum acara pidana misalnya, terdapat syarat objektif dan syarat subjektif yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penahanan.

Tidak terhadap semua pelaku dugaan tindak pidana dapat dilakukan penahanan, hanya terbatas pada perbuatan yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP yang dapat dilakukan penahanan. Syarat ini disebut sebagai syarat objektif penahanan.

Jika syarat objektif ini memiliki tolak ukur yang jelas, yakni hanya pada pidana yang ancamannya lima tahun ke atas atau pidana tertentu yang telah diatur, lain halnya dengan syarat subjektif penahanan yang diatur pasal 21 ayat (1) KUHAP.

Di dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa "Perintah penahanan atau penahanan lanjut dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"

Rumusan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti serta mengulangi tindak pidana inilah yang merupakan syarat subjektif penahanan. Kenapa disebut subjektif? Karena penilaian terhadap ketiga poin tersebut merupakan penilaian subjektif alias sepihak dari tiap-tiap penegak yang berwenang, yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Dalam praktiknya, penerapan syarat subjektif ini sangat sulit diukur takaran penilaiannya. Misalnya,jika seorang tersangka yang alamatnya jelas dan selalu memenuhi panggilan wajib lapor, masih tetap bisa dianggap memiliki probabilitas untuk melarikan diri, sehingga dengan demikian tersangka yang kooperatif tersebut masih tetap bisa ditahan karena dianggap memenuhi syarat subjektif penahanan. Dengan demikian syarat subjektif ini memang tidak memiliki batasan yang jelas sehingga terkesan berada di wilayah abu-abu (grey area) yang sepenuhnya bergantung pada penilaian pejabat yang berwenang pada tiap tingkatan.

Jatuhnya syarat subjektif penahanan ke dalam wilayah abu-abu inilah yang berpotensi besar untuk disalahgunakan oleh para penegak hukum yang takluk pada kekuatan uang, ataupun kuasa dan pengaruh. Pejabat yang berwenang akan dengan mudahnya secara sepihak dan subjektif menilai seorang tersangka ataupun terdakwa bisa atau tidak bisa ditahan berdasarkan penilaian sepihaknya atas alasan subjektivitas penahanan. Di wilayah subjektivitas ini pun sering ditemui banyak terjadi transaksi jual beli wewenang penilaian subjektif dari pihak penegak hukum terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek dari penilaian subjektivitas para penegak hukum tersebut.

Polisi misalnya akan dengan mudah memutuskan bahwa seorang tersangka pencuri ayam bisa ditahan karena selain memenuhi syarat objektif (pidana pencurian), juga telah memenuhi syarat subjektif, yakni kekhawatiran adanya pelaku akan melarikan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti. Walaupun sebenarnya orang tersebut selalu koperatif memenuhi wajib lapor, dan tidak memiliki gelagat untuk mengulangi tindak pidana ataupun menghilangkan barang bukti.

Artinya di wilayah ini sangat terbuka peluang penyalahgunaan penilaian subjektif penahanan terhadap mereka yang tidak memiliki akses terhadap kekuatan materi, pengaruh, maupun kuasa untuk dilakukan atau tidak dilakukannya penahanan oleh para penegak hukum. Bukan merupakan cerita baru di masyarakat jika tersangka ataupun terdakwa sering dijadikan sapi perahan ataupun mesin ATM oleh oknum penegak hukum agar terhindar dari proses penahanan.

Pengujian terhadap Subjektivitas Penahanan
KUHAP sendiri sebenarnya telah memberi peluang bagi para pihak untuk menguji sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan melalui proses praperadilan (vide Pasal 77 KUHAP), namun sayangnya dalam praktik yang berjalan selama ini, keberatan terhadap syarat subjektivitas penahanan tidak pernah dapat diterima sebagai alasan untuk mengabulkan praperadilan. Syarat subjektivitas penahanan merupakan jurisdiksi mutlak yang dimiliki oleh penegak hukum yang tidak dapat diganggu gugat sedikitpun.

Pertimbangan putusan perkara praperadilan karyawan PT. Chevron Pasific Indonesia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 November 2012 yang lalu misalnya memberi gambaran atas pertimbangan hukum hakim praperadilan yang menyatakan bahwa, "Sependapat dengan dalil termohon yang menyatakan penyidik berwenang menilai suatu keadaan yang menjadi syarat subjektif penahanan. Meski selama pemeriksaan pemohon bersikap kooperatif dan tidak akan melarikan diri, syarat subjektif penahanan tidak dapat diuji di dalam forum praperadilan".

Setali tiga uang dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi pun mempertegas posisi penilaian syarat subjektivitas penahanan yang tidak dapat diganggu gugat dengan menolak permohonan uji materi KH. Abu Bakar Ba’asyir yang menggugat syarat subjektif penahanan dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP dan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi No.16/PUU-IX/2011 tanggal 11 April 2012, karena dianggap telah nebis in idem berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-IV/2006 tanggal 20 Desember 2006.

Artinya di sini jelas terlihat bahwa penilaian akan syarat subjektif penahanan ini merupakan wewenang mutlak penegak hukum secara sepihak yang sama sekali tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun. Dengan begitu peluang kongkalikong dan transaksi jual beli kewenangan mutlak ini akan sangat terbuka lebar seiring dengan tidak mampunya perangkat hukum menguji kewenangan subjektif yang satu ini.

Segala sesuatu yang bersifat mutlak dan absolut yang tidak dapat diuji akan selalu condong jatuh kepada kesewenangan.Sama halnya dengan kewenangan absolut penegak hukum ini yang akan selalu condong jatuh pada kesewenangan karena tidak ada alat uji kontrol terhadap syarat subjektivitas ini.

Tak dapat dipungkiri memang jika KUHAP kita sekarang sudah terlalu usang untuk mengakomodir perkembangan jaman, sehingga perlu dilakukan tambal sulam untuk memperbaikinya sana sini. Oleh karena itu dalam RUU KUHAP yang terbaru, diharapkan dapat dimasukan mekanisme uji kontrol ataupun pengawasan dan pembatasan terhadap kewenangan penegak hukum dalam menentukan penilaian terhadap upaya penahanan ini.

Selama kewenangan penegak hukum dalam menentukan seseorang boleh ditahan atau tidak berdasarkan syarat subjektif ini masih berada di dalam grey area yang mutlak absolut tidak dapat diuji dan diawasi, maka jangan heran jika nantinya di kemudian hari muncul lagi kisah ketimpangan hukum mengenai perbedaan perlakuan yang satu dengan yang lainnya.Layaknya kisah sang sopir angkot dan anak menteri, atau kisah klasik masyarakat yang kerap dijadikan mesin ATM oleh oknum penegak hukum. Sama klasiknya dengan ungkapan lord Acton "power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutelly".


*) Pembela Umum Pada Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Jakarta dan Semarang

Jecky Tengens

Advokat, Praktisi Hukum

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info