Para pembelajar hukum umumnya familiar dengan ungkapan berbahasa Belanda ini: het recht hink achter de feiten aan. Secara bebas dapat diartikan hukum itu selalu tertinggal dari perbuatan. Aktivitas manusia semakin beragam, jenis-jenis kejahatan semakin kompleks, tetapi peraturan perundang-undangan melangkah di belakangnya.
Ketertinggalan peraturan perundang-undangan dari kemajuan masyarakat disebabkan banyak musabab. Mungkin saja karena proses legislasi yang rumit dan lama. Perubahan social kerap cepat terjadi, sedangkan hukum tidak langsung dapat mengantisipasi. Contoh disrupsi pada moda transportasi, misalnya, memperlihatkan musabab lain: adanya resistensi pada perubahan, meskipun pada akhirnya mereka yang resisten cenderung tergerus oleh perubahan itu sendiri. Pada akhirnya, faktor sumber daya manusia ikut menentukan perkembangan regulasi.
Jalan pikiran ini perlu dipergunakan sebagai perspektif untuk membaca literatur yang membahas dinamika regulasi tentang suatu hal. Perubahan suatu regulasi, sedikit banyak, berdampak pada isi buku bertema khusus. Sebagai contoh adalah dampak yang timbul akibat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Puluhan regulasi terdampak, dan sudah pasti para penulis buku tidak bisa langsung dalam waktu cepat menyesuaikan isi bukunya dengan perubahan regulasi. Apalagi, belakangan UU Cipa Kerja kembali mengalami revisi dalam jangka waktu relatif singkat.
Regulasi di suatu negara, tentang suatu isu, pasti mengalami dinamika. Buku “Dinamika Regulasi Produk Halal di Indonesia” karya Farid Wajdi dan Diana Susanti ini spesifik mengajak pembaca untuk memahami regulasi produk halal, khusus di Indonesia. Di Indonesia, perubahan signifikan regulasi terjadi saat disahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014tentang Jaminan Produk Halal (hal. 16).
Meskipun demikian, sejarah regulasinya dapat ditelusuri jauh ke tahun-tahun sebelumnya. Buku ini mengajak pembaca hingga ke tahun 1985 ketika terbit Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama No. 427/Men.Kes/SKBMI/1985 dan No. 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.
Ini tidak berarti regulasi kehalalan makanan dan minuman baru dimulai pada 1986. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan, sudah menyinggung halal dan tidak halal produk hewan, lewat frasa ini: “Dalam menjalankan usaha-usaha ini akan dijaga agar selalu ada pemisahan antara bahan makanan yang halal dan yang tidak halal”.
Setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, dinamika regulasi produk halal lebih menarik lagi untuk ditelusuri. Bukan saja karena ada perubahan akibat UU Cipta Kerja dan putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga karena kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Badan ini memiliki kewenangan menerbitkan regulasi teknis mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Tetapi, jangan lupakan juga kewenangan lembaga lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berkaitan dengan kehalalan suatu produk obat dan makanan.
