Mengintip Besaran Gaji Jaksa Hingga Advokat Muda Cenderung Pilih Kerja Jarak Jauh
Terbaru

Mengintip Besaran Gaji Jaksa Hingga Advokat Muda Cenderung Pilih Kerja Jarak Jauh

Mengenal perbedaan wanprestasi dan PMH, mengetahui pasal yang dapat diajukan sebagai dasar gugatan terkait banjir, dan Pengaturan mengenai catatan kejahatan seseorang tercantum dalam UU PDP.

M. Agus Yozami
Bacaan 2 Menit
Mengintip Besaran Gaji Jaksa Hingga Advokat Muda Cenderung Pilih Kerja Jarak Jauh
Hukumonline

Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.

Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Senin (10/10). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!

1. Ini Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) adalah dua jenis gugatan dalam sengketa perdata. Namun tidak semua orang paham apa yang membedakan dua jenis gugatan tersebut, terutama bagi orang awam.

Baca Juga:

2. Mahasiswa Hukum Mau Jadi Jaksa? Ini Besaran Gajinya

Jaksa adalah salah satu profesi yang berperan dalam sistem peradilan pidana. Perlu dicatat, hanya Jaksa yang memiliki status sebagai pegawai negeri sipil. Hal itu tegas diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No.16 tahun 2004 jo UU No.11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan). Nah, kira-kira berapa besaran gaji jaksa dengan segala beban tanggung jawabnya? Mahasiswa hukum yang bercita-cita menjadi jaksa sangat wajar mengetahui lebih dulu agar tidak salah ekspektasi.

3. Pasal Pengajuan Gugatan Hukum Terkait Banjir

Banjir merupakan salah satu bencana yang tidak hanya dipandang sebagai musibah semata. Erat kaitannya kontribusi manusia atas bencana banjir yang ada, khususnya pemerintah karena pemilik kewenangan yang mengatur tata ruang wilayah. Indonesia memiliki UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Landasan berpikirnya adalah negara Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

4. Laporan ABA: Remote Working Lebih Penting bagi Advokat Muda

American Bar Association (ABA) merilis laporan berjudul 'Where Does The Legal Profession Go From Here?'. Sebagaimana mengutip ABA Journal, laporan ini merupakan hasil pengolahan data dari hampir 2.000 anggota ABA yang mengikuti survei sepanjang bulan Mei-Juni 2022. Dalam konklusinya menunjukkan advokat muda memiliki kecenderungan kuat terhadap pekerjaan jarak jauh (remote work). Setidaknya 44% memilih untuk meningalkan pekerjaannya demi peluang yang lebih baik untuk bekerja jarak jauh di tempat lain.

5. Istilah “Catatan Kejahatan” dan Perlakuannya dalam UU Pelindungan Data Pribadi

Pengaturan mengenai catatan kejahatan seseorang tercantum dalam UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Posisi catatan kejahatan termasuk dalam jenis data pribadi kategori spesifik sama halnya dengan data dan informasi kesehatan, biometrik, genetika, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan data bersifat umum yaitu nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!  

Tags:

Berita Terkait