Karena Iran berbasis Islam, Setiap suap maupun rente akan ditindak tegas, sambung Reza. Iran punya lembaga hukum (Guardian Council) yang terdiri dari 12 orang; 6 orang yurisprudensi dan 6 orang pengacara. MA (Supreme of Court) pun harus menengok Al Quran dan Sunnah, demikian halnya ekonomi negara.
Lembaga yang sedang moncer adalah BPK Thailand. Maklum, baru saja BPK ini mengungkap praktek bisnis PM Thaksin Sinawatra yang tak lazim. Buntutnya, Thaksin terguling melalui kudeta damai yang dipimpin Jenderal Sonthi Bonyaratkalin. Sebelum 1999, sistem kita buruk karena BPK tak berhak menyentuh pajak, ujar Ketua BPK Thailand Khunying Jaruvan Maintaka.
Setelah Reformasi Konstitusi 1999, BPK ini bisa menembus dokumen pembayar pajak (tax payer). Hukum pajak kami sangat ketat. Pajak dikutip oleh Departemen Penerimaan Negara (National Revenue Department). Kami berhak mengaudit pajak penghasilan maupun otomotif, sambung Jaruvan.
Nah, setelah menengok pengalaman negara lainnya, kapan BPK kita mampu unjuk gigi? Hingga usianya yang menua, sudahkah BPK Indonesia banyak belajar?
