Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan aturan terbaru mengenai taksi online yang tercantum dalam Permenhub Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus. Aturan baru ini sekaligus menggantikan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) yaitu Permenhub 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dan Permenhub 26/2017 sebagai Revisi Permenhub 32/2016 tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
Beleid yang berlaku sejak 19 Desember tersebut, mengatur secara spesifik mengenai kriteria taksi online. Terdapat 49 pasal dalam aturan ini yang terdiri dari berbagai pokok pengaturan seperti kriteria pelayanan, penetapan wilayah operasi dan perencanaan kebutuhan kendaraan bermotor umum, pengusahaan angkutan sewa khusus, tarif, penggunaan aplikasi berbasis teknologi. Lalu, pokok aturan ini juga memuat pengawasan, perlindungan masyarakat, peran serta masyarakat, tata cara pengenaan sanksi administratif serta ketentuan peralihan.
Dalam pokok ketentuan kriteria pelayanan, taksi online harus memenuhi berbagai ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Permenhub 118/2018. Ketentuan tersebut antara lain:
|
Kemudian, aturan ini juga mewajibkan semua perusahaan taksi online memiliki izin penyelenggaraan dari pemerintah. Dalam pengurusan izin tersebut juga dikenakan biaya sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan retribusi daerah.
Setiap perusahaaan taksi online tersebut dapat berbadan hukum berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. Setiap perusahaan angkutan sewa khusus tersebut juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha mikro atau pelaku usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Baca Juga: Transportasi Online vs Konvensional)
Salah satu pokok lain yang tidak kalah penting yaitu mengenai tarif. Dalam aturan ini, pemerintah melalui Menteri Perhubundan dan Pemerintah Daerah berwenang menentukan tarif pada angkutan sewa khusus ini. Sebelumnya, besaran tarif ditentukan sendiri masing-masing perusahaan taksi online.
Direktur Angkutan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani menjelaskan perusahaan taksi online ini tidak boleh menetapkan tarif di luar batasan yang diatur pemerintah. Menurutnya, ketentuan ini diharapkan dapat memberi keadilan bagi perusahaan dengan pihak pengemudi serta penumpang.
“Terkait masalah tarif, aplikator tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhuv, dengan batas bawah Rp 3.500 dan batas atas Rp 6.000. Di antara itu, skema penetapan tarif bisa ditetapkan oleh Gubernur, dan aplikator pun diharapkan dapat bekerja sama dan menetapkan harga sesuai dengan batas yang sudah ditetapkan supaya bisa memberikan kemudahan bagi pengemudi dan aplikator itu sendiri,” jelas Yani dalam keterangan persnya, Rabu (26/12) lalu.
Yani juga menyatakan pihaknya tetap mengutamakan keselamatan dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta sanksi yang selama ini dikeluhkan oleh para pengemudi.
“Kemenhub sudah meminta aplikator untuk membagi suspend ke dalam beberapa kriteria yaitu ringan, sedang, berat dan sangat berat. Untuk suspend sedang, akun driver yang terkena suspend bisa dikembalikan lagi. Kalau termasuk kriteria berat harus dipertimbangkan, sementara kalau sudah sangat berat itu akan ada sanksi pidana. Hal ini akan dievaluasi oleh masing-masing aplikator,” jelas Yani.
Terbitnya peraturan baru ini juga mendapat sambutan positif dari pelaku usaha. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat (Organda), Ateng Haryono menilai aturan baru ini sudah lebih mengakomodir seluruh pemangku kepentingan seperti perusahaan taksi online, pengemudi serta penumpang dibandingkan dua peraturan sebelumnya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung.
“Esensi peraturan ini ada nawaitu (niat) dari Kemenhub untuk mengatur semua angkutan umum di jalan raya. Sebab, dari peraturan sebelumnya ada jeritan-jeritan dari pihak tertentu yang merasa keberatan dengan aturan ini. Saya dengar dari teman-teman pelaku usaha angkutan online sudah merasa selaras dengan aturan ini,” kata Ateng saat dihubungi hukumonline, Kamis (3/1/2019).
Sehubungan dengan aturan tarif, Ateng juga mendukung agar pemerintah menentukan besarannya. Sebab, penentuan tarif diserahkan pada pelaku usaha justru berdampak negatif bagi kelangsungan industri ini.
“Memang harus ada pengaturan supaya tidak saling membunuh antar pemain. Kalau tidak diatur pemerintah maka tidak akan terjadi sustainability, sebab siapa yang kuat yang akan menang,” jelas Ateng.
Sementara itu, Vice Presiden Corporate Affairs GOJEK, Michael Say menyatakan siap mengikuti aturan baru ini. Dia juga menjelaskan saat ini pihaknya masih mempelajari dampak dari aturan baru ini terhadap seluruh mitranya.
“Kami menghormati atas disahkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118/ 2018. Saat ini kami masih mempelajari seluruh substansi penting di dalam peraturan tersebut, termasuk dampaknya terhadap seluruh mitra GO-CAR,” jelas Michael, Rabu (2/1).
















