Belum lama ini, kepengurusan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Otto Hasibuan sudah terbentuk. Tentunya, dalam lima tahun ke depan perlu disusun berbagai program dan strategi dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi yang menaungi puluhan ribu advokat di Tanah Air. Sejumlah program kerja pun telah disusun dalam setahun ke depan.
Ketua Umum Peradi Otto Hasibuan mengatakan dalam dua bulan terakhir sejak terpilih menjadi Ketua Umum Peradi, roda organisasi tetap berjalan meski belum terdapat kepengurusan. Namun saat ini, kepengurusan baru sudah ditetapkan yang ditandai penerbitan surat keputusan (SK). Terhadap pengurus harian menandatangani pakta integritas agar melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan baik dan berkomitmen aktif di Peradi.
Ada sejumlah gagasan yang bakal dituangkan menjadi program kerja yang akan diboyong dalam Rapat Kerja Nasional Peradi. Rencananya, Rakernas Peradi akal digelar pada Januari 2021 mendatang. “Banyak gagasan dan ide yang bakal dijadikan program kerja mendatang,” kata Otto saat berbincang melalui live Instagram Hukumonline belum lama ini.
Program kerja yang dimaksud. Pertama, sektor pendidikan profesi, yang telah memiliki kerja sama dengan banyak perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pendidikan profesi menjadi salah satu program yang bakal digenjot untuk meningkatkan kualitas pendidikan profesi advokat melalui pendidikan kekhususan profesi advokat (PKPA) dan ujian profesi advokat (UPA) yang berkualitas dan diperketat.
“Program kerja ini kita bagaimana kembali meningkatkan kualitas advokat,” ujarnya. (Baca Juga: Terpilih Ketua Umum Peradi, Ottp Hasibuan Komit Perkuat Organisasi Menuju Single Bar)
Kedua, memperkuat program bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi. Dia menerangkan hingga saat ini sudah memiliki 135 LBH Peradi di seluruh Indonesia yang perlu dikuatkan. LBH Peradi ini memberikan bantuan hukum secara pro bono (gratis) bagi rakyat miskin yang membutuhkan askes hukum. Meskipun di Peradi terdapat departemen yang mengurusi bantuan hukum secara probono dan mendapat bantuan dana dari pemerintah, tapi nilainya dirasa sangat minim.
Karena itu, kata Otto, Peradi tetap menggelontorkan anggaran dana bantuan hukum untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Dia meminta agar masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air bila membutuhkan bantuan hukum dapat menghubungi LBH Peradi di daerah masing-masing. “Mereka kita bantu tanpa dikenakan biaya satu rupiah pun. Ini program kerja yang harus kita galakkan,” kata dia.
Otto mengklaim dana bantuan hukum yang diberikan Peradi bisa jadi mengalahkan dana bantuan hukum yang diberikan pemerintah. Namun begitu, kualitas advokat tetap menjadi kunci utama dalam layanan bantuan hukum pro bono bagi masyarakat yang dibutuhkan. Dia optimis program bantuan hukum secara pro bono bagi masyarakat melalui LBH Peradi bakal terus meningkaat dan lebih baik.
Ketiga, program luar negeri. Sebelum terjadi wabah Covid-19, minimal Peradi mengikuti tiga conference di luar negeri yang sifatnya mutlak yakni Conference Internasional Bar Association (IBA). Kemudian, konferensi organisasi advokat Asia Pasifik dan konferensi President of Law Association (Pola). Ketiga acara tahunan itu hanya diwakili oleh Peradi sebagai organisasi advokat. “Tiga ini kami harus hadir,” kata Otto.
Dalam rangka itu program pendidikan advokat muda bakal dikirim ke acara besar itu, seperti IBA. “Prioritas advokat muda yang bakal mengikuti acara-acara besar tahunan di luar negeri. Begitu pula program beasiswa pendidikan bakal tetap diluncurkan bagi para advokat di Peradi.”
Keempat, fokus pengembangan bagi advokat muda. Sebenarnya, Otto sudah mengusulkan dan mencanangkan program tersebut semasa menjadi Dewan Pembina Peradi di kepengurusan Fauzie Yusuf Hasibuan melalui program Young Lawyer Committee. Program ini sudah 2/3 terbentuk di seluruh Indonesia.
“Semua harapan saya akan saya limpahkan pada young lawyer committee. Kalau ada kegiatan di DPN atau daerah, kami memberdayakan organisasi ini, sambil mereka belajar mencari pengalaman dibimbing para senior,” lanjutnya.
Kelima, program bantuan hukum berbasis aplikasi. Nantinya, semua orang yang membutuhkan layanan bantuan hukum cukup menggunakan aplikasi. Advokat yang nantinya ditugasi di daerah tempat pemohon bantuan hukum bisa bergerak langsung memberi layanan bantuan hukum. Dia berharap program ini dapat berjalan di tahun depan. Sebab, pengerjaan aplikasi berbasis teknologi sudah setengah jalan dan belum dapat dibuka semuanya ke publik.
“Tapi mudah-mudahan semua bisa selesai. Jadi program ini semacam konsultasi hukum tidak perlu bertemu lawyer,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peradi, Hermansyah Dulaimi menambahkan secara garis besar memang belum diputuskan program kerja Peradi di bawah kepengurusan Otto. Namun program-program tersebut bakal dibahas dalam Rakernas Peradi pada Januari 2021 mendatang. Menurutnya, nantinya dalam rakernas, DPN Peradi bakal meminta masukan berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi seluruh Indonesia terkait program-program yang diusulkan.
“Artinya kita juga memberi ruang bagi DPC untuk mengusulkan program yang dapat meningkatkan kualitas advokat. Tapi secara garis besar, kami membuat program-program yang dapat meningkatkan kualitas advokat. Rincinya seperti apa nanti diputuskan melalui Rakernas itu,” katanya.
