Coba tanya ke pegawai di sini. Berapa bulan saya meliput di sini emang nggak pernah ngelihat ada pos bantuan hukum di pengadilan ini, jawab hukumonline. Oh gitu ya mas. Nanti saya tanya.
Hukumonline tak pernah bertemu lagi dengan pria itu. Namun nampaknya pria itu harus menelan pil pahit untuk mencari pos bantuan hukum. Pasalnya, berdasarkan pantauan hukumonline di wilayah Jakarta dan sekitarnya, saat ini yang tak mempunyai ruangan pos bantuan hukum hanya PN Jakarta Pusat dan PN Tangerang.
Ketua PN Jakarta Pusat Andriani Nurdin membenarkan ketiadaan pos bantuan hukum (posbakum). Katanya dulu pernah ada ruangan posbakum di sini, tapi sejak keluar surat dari Mahkamah Agung, ruangan itu tak ada lagi. Kalau tidak salah saat itu Ketuanya (PN Jakarta Pusat, red) Pak Cicut atau Pak I Made Karna, kata Andriani kepada hukumonine di ruang kerjanya, awal Mei lalu.
Andriani lupa dalam bentuk apa Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan alamat pengadilan sebagai alamat posbakum. Saya lupa mas. Kalau nggak salah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung). Yang pasti itu berlaku untuk seluruh pengadilan di Indonesia.
Ricardo Simanjuntak, advokat yang kerap menangani perkara kepailitan membenarkan pernyataan Andriani. Namun ia juga mengaku lupa dengan bentuk apa MA mengeluarkan kebijakan itu. Saat itu MA khawatir ada penyalahgunaan alamat pengadilan oleh oknum yang tak bertanggung jawab.
Mahkamah Agung melalui juru bicaranya, Hatta Ali mengaku tak tahu-menahu perihal kebijakan pelarangan Posbakum itu. Kalaupun ada, ia memakluminya. Masa ada alamat yang sama dengan kantor pengadilan?
Upaya hukumonline menelusuri surat itu melalui Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung pun tak membuahkan hasil. Bukan SEMA kali? ujar seorang staf yang tak berhasil menemukan barang yang dimaksud.
